Bukan Cuma Pangan Bergizi, Penurunan Stunting Perlu Didukung Pembangunan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Liputan6.com, Jakarta Pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan dan anak menjadi salah satu kunci keberhasilan penurunan stunting.

Menurut Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dukungan pembangunan infrastruktur dalam pencegahan stunting sangat dibutuhkan. Tak lain untuk mewujudkan cita ke-4 Asta Cita presiden tentang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Serta upaya mewujudkan Generasi Emas tahun 2045.

"Guna mencapai Generasi Emas 2045, maka prioritas yang harus diintervensi adalah keluarga," kata Isyana dalam Audiensi Infrastruktur Ketahanan Bencana yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Selasa (14/01/2024), di Jakarta.

Mengutip data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN, Isyana mengungkapkan bahwa terdapat 1.933.048 Keluarga Risiko Stunting (KRS) tidak memiliki air minum utama yang layak. Lalu terdapat 3.760.390 KRS tidak memiliki jamban yang layak, serta 5.552.495 KRS memiliki rumah tidak layak huni.

Ia pun mengemukakan tentang program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Dan pentingnya dukungan pembangunan infrastruktur dari kementerian terkait untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia.

"Anggaran kami terbatas dan perlu dukungan kolaborasi dari banyak pihak," ucap Isyana seraya menunjukkan data terkini di mana terdapat 8.682.170 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari 42.990.996 keluarga sasaran.

Dalam upaya mengatasi stunting, salah satu program prioritas strategis yang harus digarap segera adalah pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.

Menko AHY dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sepakat akan hal itu.

“Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.

Termasuk beberapa program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur kesehatan dasar, ruang terbuka ibu dan anak, hingga terkait kebencanaan. 

Untuk percepatan capaian kinerja program, kedua Menko sepakat segera membentuk kelompok kerja (pokja) bersama.

"Pokja kecil lintas kementerian/lembaga terkait di antaranya untuk melakukan sinkronisasi program kerja utama," ujar AHY.

Dalam pertemuan itu, dibahas pula soal pengembangan kota ramah disabilitas. Ini menjadi salah satu fokus Pratikno.

Dia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah.

“Mengingat, infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas,” katanya.

Pratikno juga menyoroti peran krusial infrastruktur dalam mengatasi masalah kesehatan, seperti TBC, yang kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.

Menurut Pratikno, lingkungan yang bersih berperan penting dalam menekan risiko penyakit seperti TBC.

“Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC,” ucap Pratikno.

Sebaliknya, infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat.

Dari sisi bencana alam, Pratikno menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh. Artinya, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Sehingga, dapat melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,” imbuhnya.