Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Aturan Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Daerah PPKM Level 1 dan 2, Perhatikan Zonasi

PPKM Level di luar wilayah Jawa-Bali diperpanjang kembali selama dua minggu

oleh Husnul Abdi diperbarui 22 Sep 2021, 20:45 WIB

Diterbitkan 22 Sep 2021, 20:45 WIB

Aturan Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran. Sumber: Freepik

Liputan6.com, Jakarta PPKM Level di luar wilayah Jawa-Bali diperpanjang kembali selama dua minggu, dimulai tanggal 21 September 2021 hingga 4 Oktober 2021. Dengan demikian, ada beberapa penyesuaian yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk ketentuan pelaksanaan kegiatan perkantoran.

“Sesuai arahan presiden Joko WIdodo akan dilakukan perpanjangan dua minggu kedepan, yang akan berlaku sejak 21 September hingga 4 Oktober 2021,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers PPKM, Senin (20/9/2021).

Aturan pelaksanaan kegiatan perkantoran di daerah PPKM Level 1 dan 2 kembali mengalami penyesuaian. Di daerah luar Jawa dan Bali, khususnya yang menerapkan PPKM Level 1 dan 2, kegiatan perkantoran akan diatur sesuai dengan zonasi.

Berikut Liputan6.com rangkum dari Inmendagri No. 44 Tahun 2021, Rabu (22/9/2021) tentang aturan pelaksanaan kegiatan perkantoran di daerah PPKM Level 1 dan 2.

Aturan Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Daerah PPKM Level 1 dan 2

Ilustrasi ruang kantor (Unsplash)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aturan pelaksanaan kegiatan perkantoran atau tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) mengalami beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini mengikuti kebijakan zonasi yang diterapkan.

Berikut aturan pelaksanaan kegiatan perkantoran atau tempat kerja yang perlu diketahui:

1. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan WFO sebesar 50%.

2. Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%.

3) Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, dilakukan dengan:

- Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- Pengaturan waktu kerja secara bergantian;

- Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

- Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah.

Daftar terbaru daerah PPKM level 1 dan 2 luar Jawa-Bali

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers evaluasi perpanjangan PPKM level.

Berikut daftar terbaru daerah PPKM level 1 dan 2 di Pulau Sumatera dan Kalimantan:

Aceh

Level 2

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya

Sumatera Utara

Level 1

Kabupaten Deli Serdang

Level 2

Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli.

Sumatera Barat

Level 2

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

Riau

Level 2

Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

Jambi

Level 2

Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh.

Sumatera Selatan

Level 1

Kabupaten Musi Rawas

Berikut daftar terbaru daerah PPKM level 1 dan 2 di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara:

Sulawesi Utara

Level 2

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, dan Kota Bitung.

Sulawesi Tengah

Level 2

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi.

Sulawesi Selatan

Level 2

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo.

Sulawesi Tenggara

Level 1

Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara

Level 2

Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari.

Gorontalo

Level 2

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Sulawesi Barat

Level 2

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Nusa Tenggara Barat

Level 2