Pola Kerja ASN Bakal Lebih Fleksibel saat Ramadan dan Lebaran, Bagaimana Formulanya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, mengungkapkan bahwa pemerintah masih dalam tahap pembahasan mengenai pola kerja yang fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Pembahasan ini terutama ditujukan untuk periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Konsep fleksibilitas kerja ini berkaitan dengan penyesuaian waktu dan tempat kerja.

Menurut Rini, penerapan pola kerja yang fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) didasarkan pada sejumlah faktor, seperti efisiensi dalam bekerja, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa FWA bukan hanya sekadar perubahan cara kerja, tetapi juga respons terhadap dinamika yang ada.

Rini menambahkan bahwa pelaksanaan FWA akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan di instansi pusat dan daerah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menentukan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas ini sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing.

"FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel (FWA), baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu," jelas Rini dalam keterangan yang dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Rini juga menegaskan bahwa meskipun FWA dapat diterapkan, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ia memastikan bahwa penerapan FWA tidak akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa pola kerja kedinasan yang fleksibel (FWA) merupakan istilah yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Work From Anywhere (WFA). Dalam Perpres No. 21/2023, istilah WFA tidak digunakan, tetapi pengaturannya dapat dihubungkan dengan fleksibilitas tempat, yang berarti pegawai dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain yang telah ditentukan oleh PPK.

FWA akan diterapkan kepada seluruh pegawai, namun terdapat kriteria tertentu yang perlu diperhatikan, seperti pegawai yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan bukan pegawai baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan FWA tetap dalam koridor yang sesuai.

Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan pola FWA meliputi pekerjaan yang bisa dilakukan di luar kantor, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki interaksi tatap muka yang minimal, serta bersifat mandiri tanpa memerlukan supervisi yang terus-menerus. Dengan demikian, pelaksanaan FWA dapat berjalan dengan baik.

"Yang terpenting dari pelaksanaan FWA adalah kualitas terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat tidak berkurang. Jadi dukungan kemajuan teknologi kemudian juga mindset itu yang menjadi kekuatan untuk FWA ini bisa berjalan secara optimal," tuturnya.

Dalam pelaksanaan Flexible Work Arrangement (FWA), pegawai diharuskan untuk memenuhi kewajiban terkait hari dan jam kerja dalam satu minggu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 21/2023. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pegawai harus bekerja selama 5 hari dalam seminggu dengan total jam kerja mencapai 37,5 jam, di luar waktu istirahat.

Selain itu, setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja harian mereka saat menjalankan FWA. Dalam pelaksanaan FWA, pegawai juga harus memastikan pencapaian target kinerja, efektivitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

Selama bulan Ramadan, pengaturan terkait hari dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres No. 21/2023. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa jam kerja untuk instansi pemerintah dan pegawai ASN selama bulan Ramadan ditetapkan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu, tidak termasuk waktu istirahat.

Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada pegawai dalam menjalankan tugas mereka sambil tetap menghormati bulan suci tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pegawai dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik tanpa mengabaikan aspek spiritual yang penting selama Ramadan.

Dalam hal pengaturan Fleksibilitas Waktu Kerja (FWA) selama libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama dengan instansi terkait masih melakukan kajian dan pembahasan secara teknis.

Rini menegaskan bahwa kebijakan ini akan disesuaikan dengan dinamika dan situasi saat arus mudik serta arus balik Lebaran 2025.

Kementerian PANRB menunjukkan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan berbagai _stakeholder_ guna mengurangi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas.

"Nanti akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel/FWA dan sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025. Itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya," tegas Rini.