Haryadi Sukamdani: PHRI Siap Penuhi Tantangan Kemenpar 2017

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani turut gerah dengan tantangan Menpar Arief Yahya, soal target 15 juta wisman di 2017. Amenitas adalah wilayah Busniess dalam Pentahelix ABCGM –Academician, Business, Community, Government, Media-- yang diwakili oleh PHRI. Ketika Government atau pemerintah bergerak cepat, tugas pelaku bisnis lah yang harus bergerak lebih cepat.

Tantangan itulah yang dijawab Haryadi Sukamdani, President Director PT Hotel Sahid International Tbk itu. Di acara Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) 2016 Kemenpar yang dilangsungkan di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Rabu, 21 Desember 2016 itu, dia bersemangat untuk berkolaborasi. “Terima kasih Pak Menpar Arief Yahya sudah mempromosikan pariwisata menjadi mendunia. Branding awareness Wonderful Indonesia sudah sampai ada dimana-mana,” aku Haryadi.

”Justru di sini tantangan untuk kami, pelaku industri pariwisata dan kami sambut tantangan Kemenpar untuk merealisasikan target 15 juta di 2017. Tentu saja kami akan implementasikan lebih rinci di lapangan, dengan segala skema yang sudah kami buat,” ujar Haryadi saat sesi jumpa pers.

Yang paling terdekat, imbuh Haryadi, pihaknya di low season dari Januari hingga Maret 2018 pihaknya akan menyambut wisatawan dengan tagline Visit Indonesia. Haryadi mengaku sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar mampu merealisasikan target, dengan membuat paket-paket semenarik mungkin.

”Begitu juga di tahun 2017, kita akan keluarkan harga bagus dan terbaik untuk pariwisata Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak. Untuk tahun 2018 di Januari dan dan maret 2018 akan kami buka Visit Indonesia di low season. Karena pak Menteri sangat teliti dan terukur, maka akan kita buktikan di Low Season,” ujar Haryadi.

Pada tahun 2017, PHRI akan mengambil langkah-langkah efektif terutama menggenjot dan bersosialisi kepada Airline di seluruh dunia agar mau menyambangi dan membuka penerbangan ke Indonesia. ”Apalagi Kemenpar mencanangkan Go Digital, tentu dengan cara ini kami juga harus berinovasi. Yang paling efektif adalah kita akan melakukan program dengan Bank untuk mempersiapkan pembayaran wisata bagi Wisman, ini agar semua bisa berjalan lancar. Kita juga akan mensosialisasikan hal ini kepada anggota agar mampu menterjemahkan dengan baik target Kemenpar ini, kalau tidak menerjemahkan dengan baik maka target tidak akan terealisasi,” ujarnya.

Haryadi memaparkan, saat ini jumlah total kamar yang dimiliki adalah 507 ribu kamar, kalau seandainya rata-rata kamar Rp 500 ribu, maka akan ada angka Rp 1,3 Triliun Rupiah uang masuk ke Indonesia. ” Maka angka ini sangat bagus untuk Pariwisata Indonesia. Maka dari itu di tahun 2017 dan 2018 nanti kita semua harus kompak dan mengisi even-even yang bagus, dukungan kami akan tetap kami pegang teguh kepada semua usaha Pariwisata yang ada, dalam arti lain menerima tantangan Kemenpar,”ujarnya.

Salah satu buktinya adalah, PHRI melakukan nota Kosepahaman dengan PT AP II. Nota Kesepahaman tersebut tentang Promosi Pariwisata Indonesia oleh Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dengan Ketua Umum PHRl Hariyadi B. Sukamdani disaksikan oleh Menpar Arief Yahya. Kata Haryadi, dalam nota kesepahaman tersebut antara lain dilakukan kerjasama pmmosi bersama (joint promotion) untuk mempromosikan pariwisata dan perhotelan Indonesia kepada pasar internasional dan domestik di area 13 bandar udara yang dikelola oleh PT AP II.

”Nota kesepahaman itu poinnya pada pertukaran data dan informasi; peningkatan frekuensi kunjungan wisman (inbound) ke Indonesia khususnya melalui bandara yang dikelola PT AP , serta partisipasi pada event event pawisata dan perhotelan internasional maupun nasional atau domestik,” bebernya.

Haryadi mengatakan, PHRI akan sama-sama berjuang bersama kemenpar. Betapa tidak, karena Perhotelan dan Restoran adalah amenitas, penopang utama destinasi wisata. Dua unit usaha itu berada di bawah koordinasi pariwisata. Karena itu, maju tidaknya pariwisata akan berdampak langsung pada bisnis PHRI.

Haryadi juga kembali menyinggung terkait dengan produk Pariwisata. Produk itu adalah destinasi dan destinasi itu berada di bawah Bupati, Walikota dan Gubernur, di daerah. Dengan otonomi, maka daerah punya kewenangan kuat mengelola daerahnya. Termasuk destinasi pariwisata yang dimiliki oleh daerah tersebut. Celakanya, jika CEO di daerah tidak mengalokasikan sumber daya, budget dan perhatiannya di pariwisata, maka promosi jatuhnya juga di daerah-daerah yang paling siap.

”Apalagi kami semakin percaya diri karena Pariwisata sudah ditetapkan sebagai satu dari lima prioritas pembangunan, selain infrastruktur, pangan, energi dan maritime. Branding, positioning, differentiation, Pariwisata Indonesia juga sudah semakin kelihatan di pentas dunia. Kami akan berjuang bersama Kemenpar,” katanya.

Putra pengusaha Prof Dr Sukamdani Sahid Gitosardjono itu juga akan memantau seluruh anggotanya untuk welcome dengan program Kemenpar di 2017. ”Program yang sudah pernah di-sounding kepada Menpar Arief Yahya salah satunya adalah Visit Indonesia 2018. Terserah nanti namanya apa saja. Yang penting mereka datang ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut Haryadi, program ini untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara di tahun pencapaian target tersebut.”Kami bantu target pemerintah, selaras dengan target kunjungan wisman 20 juta tahun 2019. Kalau kita bicara program besar untuk memajukan pariwisata itu harus dilakukan join pogram atau program bersama, kami akan meluncurkan Visit Indonesia tahun 2018. Intinya, program ini menjadi program bersama, bukan hanya PHRI saja," jelas Hariyadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.

Acara ini akan digelar serentak di sejumlah daerah pada tiga bulan pertama 2018. Pihak-pihak yang dilibatkan mulai dari maskapai penerbangan asing dan dalam negeri, hotel, restoran, hingga biro perjalanan. Mengenai pemilihan kota hingga saat ini masih dalam pembahasan. Menurutnya, kota-kota yang ingin terlibat harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan seperti sarana dan prasarana penunjang hotel seperti hotel, restoran, destinasi yang menarik, aksebilitas, hingga faktor keamanan wisatawan.