Jepang Tambah Syarat Masuk Turis dari China, Wajib Tes Covid-19 Sebelum dan Tiba di Bandara

Liputan6.com, Jakarta - Jepang akan memperketat aturan karantina untuk para pelancong yang datang dari China mulai minggu depan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Fumio Kishida merespons peningkatan kasus positif Covid-19 di negara itu.

Mulai Minggu, 8 Januari 2023, pendatang dari Tiongkok akan diwajibkan menjalani tes Covid-19 sebelum berangkat ke Jepang. Mereka juga akan menjalani tes PCR saat kedatangan, kata Kishida dalam jumpa pers, Rabu, 4 Januari 2022.

Menurut pemerintah, mereka yang memasuki Jepang langsung dari China daratan, tidak termasuk Hong Kong dan Makau, akan diminta menunjukkan hasil negatif tes Covid-19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Jepang, sambung Kishida setelah mengunjungi Kuil Ise Jingu, juga kembali meminta maskapai tidak meningkatkan jumlah penerbangan langsung dari China daratan.

Mengutip data Kementerian Kesehatan Jepang, 53 dari 56 pelancong internasional yang dites positif Covid-19 saat kedatangan di bandara, pada Selasa, 3 Januari 2023, berasal dari China. Sejak pekan lalu, Jepang memperketat pengawasan pada pelancong dari China daratan dan yang mengunjungi negara itu dalam kurun waktu tujuh hari terakhir. 

Mereka saat itu hanya meminta para pelancong menunjukkan hasil tes antigen di saat kedatangan. Tapi, pengawasan diperketat seiring temuan tersebut.

Keputusan Jepang itu direspons negatif oleh China yang menolak 'praktik diskriminasi'. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning juga menyebut upaya pencegahan penyebab virus itu sebagai 'manipulasi politik'.

Menurut Mao Ning, langkah pencegahan itu semestinya diambil 'berdasarkan sains dan proporsional' dan semestinya tidak memengaruhi perjalanan orang dan kerja sama. Karena itu, China berencana mengambil tindak 'balasan' terhadap beberapa negara yang mengumumkan persyaratan masuk COVID-19 tambahan untuk pelancong yang datang dari Tiongkok.

Di sisi lain, International Air Transport Association (IATA) mengkritisi keputusan sejumlah negara yang mewajibkan para pelancong dari China untuk menjalani tes Covid-19 dan langkah pencegahan lainnya. Mereka menyebutnya sebagai reaksi 'membabi-buta' yang tidak efektif.

"Sangat mengecewakan melihat penerapan kembali langkah membabi-buta yang terbukti tidak efektif selama tiga tahun terakhir ini," kata Willie Walsh, Direktur Jenderal IATA dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Kamis (5/1/2023).

IATA yang beranggotakan 300 maskapai dan mencakup 83 persen dari total lalu-lintas udara berpendapat virus corona sudah menyebar luas di dalam negara-negara yang mewajibkan tes.

"Riset yang dilakukan sekitar kedatangan varian Omicron (pada akhir 2021) menyimpulkan bahwa menempatkan penghalang (tes Covid-19) di jalur perjalanan tidak membuat perbedaan pada puncak penyebaran infeksi," kata Walsh.

"Kami memiliki alat untuk mengelola COVID-19 tanpa menggunakan tindakan tidak efektif yang memutus konektivitas internasional, merusak ekonomi, dan menghancurkan pekerjaan," sambung dia.

Lalu lintas penumpang global yang diobrak-abrik karena kemunculan Covid-19 di awal 2020 diperkirakan sudah kembali pulih. Walsh memperkirakan tingkat pemulihannya pada 2022 telah mencapai 70,6 persen dari level sebelum pandemi, kurang dari perkiraan awal karena China tetap mempertahankan pembatasan perjalanan yang ketat hampir sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang lebih moderat menghadapi pembukaan kembali perjalanan internasional dari Tiongkok dan kenaikan kasus Covid-19 di negara itu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut positif penghapusan kebijakan karantina di Negeri Tirai Bambu dan siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok.

"Aturan pelancong internasional masuk ke Indonesia masih menggunakan Surat Edaran Satgas Nomor 25 Tahun 2022, yang mana tidak ada (pelampiran) tes PCR," tuturnya dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, 2 Januari 2023. "Tidak ada juga semacam travel warning. (Kami ingin) membangun narasi bahwa Indonesia menyambut wisman Tiongkok dengan terbuka."

Sandi berdalih keputusan itu diambil dengan 'prinsip terbuka dan penuh kehati-hatian'. Ia juga menambahkan pelaksanaan di lapangan akan dilakukan dengan "bingkai protokol kesehatan yang ketat." Ia berbagi, "Dari dalam negeri, kami terus menggalakkan CHSE (Cleanliness atau kebersihan, Health atau kesehatan, Safety atau keamanan, dan Environment Sustainability atau kelestarian lingkungan)."

"Kami juga memastikan (bahwa) destinasi tersertifikasi (CHSE). Vaksinasi pun akan digenjot, khususnya booster, supaya bisa menyambut wisman dari Tiongkok dengan baik," ia mengatakan. "Informasi dari Kemenkes, (tingkat) kekebalan kita sudah di atas 98 persen." 

Target pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang berfokus pada wisata alam dan budaya, peningkatan lama tinggal, dan kualitas belanja juga disebut Sandi akan didorong untuk dipatuhi, termasuk oleh agen perjalanan yang menargetkan wisman China. Namun, ia menegaskan upaya itu disertai dengan kewaspadaan.

"Sebelum pandemi, wisman Tiongkok mencatat dua juta kedatangan (ke Indonesia), dan pada 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), target kunjungan wisman Tiongkok ke Indonesia adalah 253 ribu," kata Sandi lagi. 

Meningkatnya jumlah penerbangan dari China, kata Sandi, diharapkan bisa dimulai dari tiga titik inbound, yakni  Guangzhou, Shanghai, dan Beijing. "Sudah ada beberapa permintaan dari maskapai internasional sambil menunggu kesiapan Garuda Indonesia menyediakan penerbangan direct," sebut Menparekraf.

Sandi juga berharap Lion Air Group bisa mengisi permintaan penerbangan langsung dari China. Ia menyebut, beberapa maskapai internasional yang sudah meminta izin penerbangan ke Indonesia dari China adalah Air China, China Eastern, dan China Soutern.

"Seiring waktu akan ditingkatkan jumlah penerbangannya, dengan perkiraan pemenuhan target kunjungan mulai terlihat di kuartal pertama tahun 2023," katanya.