Indonesia Bakal Setop Impor Beras, Gula, dan Garam pada 2025, Siap Terapkan Ketahanan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu tanda ketahanan pangan sebuah negara adalah berkurangnya impor pangan, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia mengatakan, Indonesia tidak akan mengimpor  beberapa komoditas mulai tahun depan.

"Tahun depan, kami sudah putuskan tidak impor beras, tidak akan impor jagung untuk pakan, dan tidak impor garam untuk konsumsi," ucap Zulhas usai melakukan Rapat Koordinasi Bidang Pangan di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Zulhas meyakini, program strategis ketahanan pangan dapat cepat terlaksana, terutama dengan penghentian impor sejumlah komoditas yang dinilai bisa membuat Indonesia mampu berdaulat secara pangan. "Kami ingin cepat agar swasembada pangan bukan hanya ketahanan, tapi kami ingin berdaulat," jelasnya.

Saat rapat, Zulhas juga membahas kebutuhan bibit tanaman pangan, irigasi, mekanisme tanam, serta teknologi untuk menghadirkan sektor pertanian yang lebih maju. Selain itu, pihaknya mendukung program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan yang dianggap mampu memanfaatkan lahan, sehingga dapat produktif dan bisa jadi cadangan pangan di masa mendatang.

Pemanfaatan lahan mangkrak jadi tambak nila salin yang ramah lingkungan pun diharapkan bisa memberi contoh kepastian berusaha bagi masyarakat. Menko Bidang Pangan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.

Melalui kordinasi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, pemerintah diharapkan mampu mengakselerasi program swasembada pangan yang diharapkan diimplementasikan pada 2025. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni juga mendukung upaya target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dilakukan melalui perhutanan sosial.

"Setelah mendapat briefing dari Presiden Prabowo tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang punya potensi swasembada pangan dan energi," ucap Menhut di kesempatan yang sama.

Ia menyebut, pihaknya sedang mengidentifikasi luas area yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan. "Tim kami bekerja dua minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan," ungkapnya.

Menhut juga menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan aren yang bisa menghasilkan bioethanol, yakni campuran bahan bakar bensin. Potensi aren diketahui tidak terbatas pada pangan, tapi juga meluas ke sektor energi. Nira aren bisa difermentasi jadi bioetanol yang merupakan energi terbarukan.

Beberapa pekan lalu, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya akan mengusahakan ketersediaan lahan hutan tertentu untuk digunakan TNI sebagai tempat latihan. Ini merupakan salah satu rencana kolaborasi Kemenhut dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Idealnya, hutan (jadi) tetap terjaga karena dibantu diamankan TNI. Mereka bahkan akan menanam (pohon) lebih lebat lagi. Terkait lokasi, waktu, dan lain-lain masih belum dipastikan. Nanti akan dibahas lagi detailnya," kata dia usai pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa,. 19 November 2024.

Selain itu, Menhut mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenhan untuk mengecek lahan kelapa sawit di dalam hutan. "Kami harus sepengetahuan dan izin Pak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengecek tutupan sawit," kata dia.

Raja Juli menambahkan, Menhan Sjafrie Sjamsoedin mendukung upaya tersebut dengan menyoroti peran vital pihaknya dalam membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia. Dalam hal ini, upaya pengelolaan hutan lestari memerlukan komitmen bersama dan koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan kejahatan lingkungan.

Ini termasuk penebangan liar dan perusakan kawasan hutan yang dapat mengancam keamanan lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain isu perhutanan, kedua menteri juga membahas kolaborasi dalam program ketahanan pangan melalui pengembangan food estate.

Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor pangan. Salah satunya dengan melibatkan pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi dan kawasan yang ditetapkan untuk produksi pangan.

Kemenhut mengaku akan memastikan pelaksanaan program ini tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Sementara itu, Kemenhan akan berperan dalam aspek keamanan dan ketahanan kawasan yang digunakan.

Di akhir pertemuan, kedua menteri menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dalam berbagai program dan kebijakan. Juga, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan fokus pertemuan mereka yang pembahasan sinergi kedua kementerian di bidang penegakan hukum dan pengelolaan hutan lestari. Lewat kolaborasi antara kementerian/lembaga, Raja Juli berharap dapat bersama-sama menekan egosektoral, sehingga sejumlah visi misi Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi.