Kemenekraf Kembali Lantik Para Pejabat di Luar Gedung Kementerian Pariwisata, Lokasi Kantor Permanen Masih Tanda Tanya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya kembali melantik para pejabat jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di luar properti milik Kementerian Pariwisata sejak dipecah dua. Total ada 16 pejabat yang dilantik di salah satu ruang hotel The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

Keenam belas orang itu terdiri dari tiga pejabat tinggi pratama, enam administrator, tiga pengawas, satu pejabat fungsional ahli, serta pengukuhan tiga staf khusus menteri. Mereka, kata Riefky, adalah bagian dari pelatikan struktural kementerian tahap ketiga.

"Masih ada satu tahapan lagi, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin jumlahnya sekitar tiga orang lagi. Nanti mungkin dilakukan dalam 1--2 minggu ke depan," ujarnya seusai pelantikan.

Dengan pelantikan tersebut, ia menyebut, struktur organisasi Kementerian Ekraf pertama di Indonesia hampir 100 persen terisi. Ia pun berpesan agar para pejabat terpilih bertugas dengan integritas tinggi dan melayani publik dengan kemampuan terbaik.

"Dari setiap kebijakan, selain akuntabilitasnya, harus juga berdasarkan dampak yang positif terhadap masyarakat agar kehadiran kementerian ini dapat berdampak positif pada perkembangan ekosistem subsektor ekonomi kreatif di Indonesia," ucap Riefky.

Kemenekraf kini memiliki sekitar 650--700 karyawan yang terdiri dari pegawai struktural, pegawai fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menekraf menyebut akan ada tambahan beberapa pegawai dari yang sedang menyelesaikan pendidikan dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Dengan organisasi sebesar itu, kantor Kemenekraf hingga kini masih menumpang di aset milik Kemenpar, khususnya di Gedung Merdeka dan Gedung MT Haryono, sebagai kantor sementara. "Yang sementara mungkin dalam awal bulan depan," ujar Riefky.

Ia menyebut, berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan, luasan kantor yang dibutuhkan bisa mencapai 15 ribu meter persegi agar bisa mengakomodasi ratusan pegawai mereka. "Tapi kami coba dengan pola open space, co-working space, mungkin kita coba mencari yang sekitar 8.500 meter persegi sehingga terjadi efisiensi di situ," imbuhnya.

Sementara, penentuan kantor permanen masih dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan agar tidak sampai terjadi salah prosedural yang berimplikasi hukum. Ia memperkirakan prosesnya bakal memakan waktu hingga empat bulan ke depan. Meski belum beres urusan gedung, ia menyatakan tidak memengaruhi proses pelayanan publik.

Di samping itu, pihaknya kini bersiap menyosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenekraf dengan Kemendagri tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan Deklarasi Komitmen Penguatan Ekosistem Ekraf oleh perwakilan pemerintah daerah provinsi.

Riefky menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan setelah pelantikan para kepala daerah tahap I pada 6 Februari 2025. Ia menyebut, sekitar 280 bupati, wali kota beserta wakilnya, bersama sekitar 21 gubernur beserta wakilnya akan dilantik nanti.

"Mungkin dalam beberapa minggu kemudian, akan ada pembekalan dari pemerintah pusat, tentunya dipimpin Bapak Presiden (Prabowo) pada para kepala daerah. Nah, nanti di momen itu, kami disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, para menteri, termasuk menteri ekonomi kreatif akan diberikan sesi untuk menyosialisasikan SKB," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa mendukung dengan membentuk kelembagaan di tingkat daerah. Tujuannya agar pegiat ekonomi kreatif akan semakin dekat dengan pendampingan pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga di daerah. Berdasarkan data terakhir, delapan provinsi, meliputi Sumatra Utara, Lampung, NTT, Jakarta dan empat provinsi baru di Papua telah menyebutkan nomenklatur ekonomi kreatif pada struktur organisasi dan tata kerja dinas daerahnya.

SKB Menteri Ekraf dan Mendagri itu ditandatangani pada 10 Desember 2024. Saat penandatanganan SKB, Mendagri Tito Karnavian mengajak daerah agar bergerak bersama mendukung pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sebelumnya, Riefky menyatakan bahwa visi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pengembangan sektor kunci, termasuk ekonomi kreatif. Dia menjelaskan, visi pemerintahan Prabowo-Gibran dijabarkan dalam delapan misi yang disebut Asta Cita yang bertujuan memperkuat pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) sebagai bagian dari harapan besar Presiden RI untuk kemajuan Indonesia.

Ia juga menjelaskan salah satu alasan pembentukan Kementerian Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif untuk menunjukan sebuah keseriusan pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai 'The New Engine of Growth” atau mesin baru untuk pertumbuhan ekonomi nasional demi mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

"Jadi, pembentukan kementerian ekonomi kreatif dan badan ekonomi kreatif menunjukkan keseluruhan pemerintah untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth," jelas Teuku, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ekonomi kreatif (ekraf) terus menunjukkan tren positif dalam kontribusinya terhadap PDB dan nilai ekspor. Pada 2023, tercatat sebanyak 24,9 juta orang bekerja di sektor ekraf yang tersebar di seluruh daerah, meningkat dari 23,98 juta orang pada 2022.