ASN yang Tendang Siswa Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua Bikin Video Permintaan Maaf

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan pelajar menggelar unjuk rasa di berbagai wilayah di Papua dalam aksi bernama Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP). Lewat unjuk rasa tersebut, para siswa dari tingkat SMP dan SMA menggelar demo di delapan wilayah Kota dan Kabupaten di Papua.Aksi demo tersebut menyuarakan menolak program makan bergizi gratis yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Polisi kemudian mengamankan para pelajar di Kabupaten Nabire, Papua, yang hendak melakukan aksi menolak program Makan Bergizi Gratis dan lebih menuntut pendidikan gratis berkualitas di Papua, Senin, 17 Februari 2025. Mereka diamankan di dua lokasi berbeda yaitu pertigaan Kampung Harapan, Kelurahan Karang Tumaritis dan Kota Baru, Kelurahan Oyehe.

Para pelajar yang diamankan berjumlah 108 orang dari berbagai jenjang, bahkan ada yang dari SMP. Rombongan pertama diangkut menggunakan mobil operasional polisi, kemudian rombongan berikutnya berjalan kaki dikawal polisi sampai ke halaman Polres Nabire.

Video para pelajar diamankan polisi saat hendak melakukan aksi menolak program Makan Bergizi Gratis diunggah banyak akun dan viral di media sosial. Salah satunya dibagikan di akun Instagram @informasi_karawang, Selasa (18/2/2025). Dalam video berdurasi singkat itu, tampak seorang pelajar diinjak oleh seseorang berseragan ASN.

"Ada SMP, yang SMP coba angkat tangan," kata pria tersebut. Seorang pelajar kemudian angkat tangan, dan pria berseragam ASN itu lalu menghampirinya dan menginjaknya sambil berkata, "Kau SMP? Kau datang bawa aspirasi? Kau belajar yang baik e, kamu masih kecil ini masih ingusan."

Melihat rekannya ditendang, para pelajar yang melihatnya sempat tak terima.N amun di momen tersebut, aparat langsung menghentikan ASN tersebut. "Bapak jangan kayak gitu pak," kata polisi yang menyaksikan aksi penendangan.

Video itu sontak mengundang banyak komentar dan protes dari warganet. "Buat apa blajar jika jadi ASN begitu dengan cara kaki melayang ke badan komengtar seorang warganet."Negara apa ini," kata warganet yang lain.

"Sepatu dan seragam anda dari pajak masyarakat pak... Dan bukan untuk menindas orng yg nggak sejalan dengan anda...," sahut yang lain.

Belakangan terkuak sosok ASN yang jadi pelaku penendangan tersebut.Diduga ASN tersebut adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Viktor Tebai. Usai aksinya menendang dan menginjak siswa SMP viral, Viktor Tebai kemudian mengunggah video klarifikasi.

Dalam akun TikTok @callmynayakh, video diduga Viktor Tebai memberikan klarifikasi,Dalam video berdurasi singkat tersebut , diduga Viktor mengurai alasannya marah kepada para pelajar.

"Saya sebagai salah satu orang tua dari Dinas Pendidikan berlatar belakang guru, dengan karakter saya sebagai orang pedalaman, tadi memang saya ada marah anak-anak menasehati," ucap Viktor.  Namun menurut Viktor, ia sama sekali tidak menendang dan menginjak pelajar tersebut.

"Isu yang sedang beredar bahwa saya injak kaki, itu tidak benar dan itu hoaks.. Karena di video itu saya tidak berdiri lurus ke bawah baru injak, tapi kaki saya, saya ada buang ke samping sana, lalu sepatu itu kena seragam SMP,” terangnya.

"Lalu saya bilang, 'Kamu anak SD, SMP, pakai seragam SMP, kenapa kamu gabung dengan adik-adik. Terjadi apa-apa nanti itu beban ada di orang tua, guru di sekolah dan lain-lain,' kata saya tadi," sambungnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof Avelinus Lefaan, saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Selasa (18/2/2025) mengatakan, untuk Papua, makan bergizi gratis dan pendidikan gratis sama pentingnya.

"Dua-duanya penting karena ada hubungan yang signifikan, jika gizi baik maka tingkat kesehatan baik, maka kualitas pendidikan juga tinggi. Jadi sangat berkaitan erat," katanya.  Prof Ave menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin memajukan kualitas kesejahteraan bangsa, jangan membuat program yang 'pincang', satu program dibuat maka program lainnya pun harus mendukung.

"Di Papua masih dibutuhkan pemerataan. Kalau alasan pemerintah mengapa hanya makan bergizi gratis, untuk memperkecil stunting dan kekurangan gizi, maka apakah semua wilayah di Indonesia harus dapat makan bergizi gratis? Lalu apa kriteria wilayah satu dapat makan bergizi gratis dan wilayah lainnya tidak dapat? Ini harus dijelaskan. Kalau di Papua hampir semua wilayah harus dapat, tapi apa biayanya cukup?" katanya.

Prof Ave sendiri mengaku setuju dengan Inpres Efisiensi Anggaran yang diberlakukan pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya saja lebih baik penghematan anggaran itu digunakan sepenuhnya untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal, salah satunya Papua, yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan penunjang pendidikan agar lebih berkualitas.

Hal lain diungkakan Pengamat Pendidikan Doni Koesoema. Saat dihubungi Tim Regional Liputan6.com mengatakan, Doni mengatakan, pendidikan gratis di Papua menjadi lebih penting ketimbang makan bergizi gratis."Lebih urgent pendidikan yang disediakan oleh negara, bisa diakses semua warga negara demi kepentingan jangka panjang," katanya. 

Soal pelajar yang turun ke jalan menuntut pendidikan gratis, kata Doni, itu adalah hak konstitusi yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh dilarang. Mengingat pendidikan adalah hak warga negara dan pemerintah perlu memenuhi hak-hak konstitusional tersebut. Karena itu, bagi Doni, tuntutan warga negara seperti ini adalah hal yang wajar saja.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara soal aksis demonstrasi massa yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Prasetyo menyatakan, penanganan khusus tengah disiapkan pemerintah terkait hal tersebut.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025)., mengutip kanal News Liputan6,com.

Menurut Prasetyo, masalah program MBG di Papua memang harus ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ia memastikan program di Papua fidak hanya soal MBG, melainkan juga perbaikn fasilitas belajar hingga sarana prasarana.

"Fasilitas belajar harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," pungkas Prasetyo.