Anggaran Pemerintah Dipangkas, ASITA Bali Minta Harga Tiket Pesawat Domestik Diturunkan

Denpasar - Harga tiket pesawat rute domestik yang masih tinggi mendapat perhatian dari banyak pihak. Salah satunya dari Asosiasi Agen Perjalanan Wisata (ASITA) Bali.  ASITA Bali mengharapkan agar pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk menggenjot sektor pariwisata menyikapi efisiensi belanja pemerintah.

"Harga tiket pesawat harus turun. Kalau itu tidak dilakukan maka pariwisata mengalami penurunan signifikan," ucap Ketua ASITA Bali Putu Winastra di Denpasar, Bali, Selasa, 18 Februari 2025, dilansir dari Antara.  Ia mengharapkan penurunan harga tiket pesawat domestik itu lebih dari 10 persen, seperti kebijakan yang diambil saat menyambut Natal dan tahun baru.

Menurut dia, efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah bakal berdampak terhadap perekonomian khususnya di Provinsi Bali yang lebih banyak bergerak di sektor pariwisata. Efisiensi anggaran itu di antaranya biaya perjalanan dinas, seminar, acara seremonial, honorarium, dan belanja lainnya.Sedangkan Provinsi Bali kerap dipilih oleh pemerintah sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan seminar, konferensi hingga pertemuan teknis pemerintah.

"Terutama hotel yang memiliki ruang pertemuan besar dan mengandalkan pasar pemerintah jadi ini memang menjadi tantangan kami," ucapnya. Untuk itu, pihaknya ke depan akan fokus menggarap pasar swasta potensial untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan konferensi atau pertemuan bisnis (MICE).

Harga tiket pesawat domestik turun diharapkan menjadi insentif yang merangsang pertumbuhan perjalanan khususnya wisatawan domestik. Selain penurunan harga tiket domestik, ia juga mengharapkan kegiatan promosi pariwisata tetap dilaksanakan untuk menggaet wisatawan potensial. "Promosi wisata harus tetap jalan agar wisatawan mau datang ke destinasi wisata kemudian didukung dengan biaya perjalanan yang bisa ditekan misalnya dari sisi harga tiket pesawat," ujarnya.

Meski mengaku memberi dampak kepada pariwisata, namun ia belum melakukan penghitungan potensi kehilangan pasar pemerintah khususnya segmentasi wisata MICE. Sebelumnya, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat udara sebesar 10 persen namun hanya di saat periode Natal dan tahun baru.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menurunkan harga sejumlah produk barang dan jasa yang jadi konsumsi masyarakat luas. Dalam hal ini, ia menyoroti harga tiket pesawat hingga ongkos naik haji.  Presiden ke-8 RI tersebut lantas meminta agar harga tiket pesawat dan ongkos haji wajib diturunkan.

Alasannya, Prabowo ingin mem-branding dirinya sebagai presiden yang turunkan harga.  "Saya ingin ingatkan, rakyat menanti bakti kita. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Harga (tiket) pesawat terbang turun. Dan, harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa," ujar Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra, Sabtu, 15 Februari 2025, melansir kanal Bisnis Liputan6.com

"Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini? Badan Haji ada? Kalau bisa, ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang turunkan harga," dia menegaskan.

Di sisi lain, ia memberi pengecualian pada beberapa produk yang boleh mengalami kenaikan harga. Contohnya, yakni harga gabah petani. "Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah itu harus naik," seru dia.

Terkait rencana pemangkasan harga pesawat ini, sejumlah menteri terus berkoordinasi. Seperti dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, yang telah melaksanakan koordinasi lintas kementerian untuk mempersiapkan diskon tiket pesawat di mudik Lebaran tahun ini.

Menhub mengatakan, dirinya tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membahas kemungkinan adanya penurunan harga tiket pesawat serta penyelenggaraan Mudik Gratis pada masa Lebaran 2025.

"Mengenai diskon tarif pesawat, Kemenhub masih akan membahasnya lingkup antar kementerian guna memastikan kemampuan masyarakat serta kesinambungan usaha bidang penerbangan," ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Februari 2025.

Sejak bulan lalu, ia bercerita telah mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk melakukan koordinasi menghadapi angkutan Lebaran. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

"Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Kami berharap dukungan dan kolaborasi dari semua pihak," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan mengumumkan diskon tarif tol dan tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025 dalam waktu dekat. AHY memastikan pengumuman diskon tarif tol dan tiket pesawat tak mepet dari Lebaran 2025.

""Segera mudah mudahan dalam waktu dekat ini. Kami butuh waktu, tapi kami paham tidak terlalu mepet karena masyarakat sedang mencari tiket itu jauh-jauh hari sebulan paling tidak sebelum Lebaran," jelas AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia belum dapat mengumumkan besaran diskon tarif tol dan tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025.  AHY mengatakan hal tersebut masih dibahas dan dirumuskan antar kementerian terkait.

Kami belum bisa mendeclare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kementerian Perhubungam tadi masih mau duduk langsung dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan lain-lain," ujarnya.

AHY menuturkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar harga transportasi saat momen mudik Lebaran 2025 lebih terjangkau. Dia memastikan bahwa pemerintah akan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. "Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau. Kita tunjukkan pemerintah berpihak ke masyarakat di saat yang memang sangat dibutuhkan kita mau hadirkan kebijakan seperti tadi," jelas AHY.