Pidato Prabowo Sebut Ndasmu Dinilai Mengandung Logical Fallacy, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto di acara perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, berbuah kritik publik. Segelintir pakar dan kreator konten akademik menilai ungkapannya mengandung logical fallacy.

Selama pidato, Prabowo membela kebijakan-kebijakannya sebagai Presiden RI, salah satunya formasi Kabinet Merah Putih yang dinilai "gemuk." "Ada orang-orang pintar (yang bilang) kabinet ini terlalu gemuk. Ndasmu," sindirnya.

Mendapati itu, influencer sekaligus pegiat akademis Fathian Hafiz menyebut Prabowo terjebak dalam logical fallacy. Apa itu? Melansir BBC, Rabu (19/2/2025), itu merupakan ungkapan cacat penalaran yang, meski tidak ada kaitannya dengan manfaat sebenarnya dari suatu klaim, dapat membuat klaim tersebut terdengar lebih meyakinkan.

Menggunakan logical fallacy tidak selalu berarti seseorang salah. Namun, kesalahan logika dapat mengindikasikan pemikiran keliru dan logika yang cacat, jika digunakan secara tidak sengaja, atau upaya memanipulasi kebenaran agar lebih meyakinkan, jika digunakan secara sengaja.

Apapun itu, kata publikasi tersebut, logical fallacy merupakan tanda bahaya yang harus mendorong pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Salah satu bentuk kesalahan logika mengacu pada ketidaktahuan. "Ini terjadi ketika bukti yang ditafsirkan sebagai klaim kurang," kata BBC.

Itu bisa juga karena dikotomi yang salah. Seseorang dengan logical fallacy akan menyajikan skenario yang rumit seolah-olah hanya ada dua pilihan, yang sering kali saling bertentangan, alih-alih pilihan lain yang lebih logis. 

Di HUT Gerindra, lapor kanal News Liputan6.com, Minggu, 16 Februari 2025, Prabowo menyebut, pihak yang tidak bergabung di pemerintahan juga merupakan patriot bangsa. Sebab, mereka sangat dibutuhkan kritik dan sarannya demi kemajuan bangsa.

"Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam," tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, Pilpres 2024 hanyalah ajang kontestasi, yang ketika selesai, maka sepatutnya semua pihak kembali berdamai dan bersatu. "Kemarin sembahyang Jumat khotibnya luar biasa di tempat saya, antara lain dikatakan Allah SWT tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya," ucap dia.

Selain itu, Prabowo memilih tidak memedulikan istilah "kabinet gemuk" yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya. Ia mengatakan, negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya dua juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.

"Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai dua juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang," kata Prabowo.

Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara Eropa yang terdiri dari 27 negara. Eropa, kata dia, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, dan 27 panglima tentara.

"Kabinet gemuk, nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!" tegas Prabowo dikutip dari Antara.

Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan. Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Terkait demo "Indonesia Gelap," Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Walau demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli dalam menerima, serta memahami informasi yang berkembang, terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan Bu Menkeu (Sri Mulyani), saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg, dikutip dari Antara, Selasa, 18 Februari 2025.

Prasetyo menekankan bahwa semangat efisiensi anggaran bukan untuk mengganggu pelayanan pada masyarakat, tapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif. Misalnya, ia mencontohkan, seminar-seminar maupun acara diskusi (FGD).

"Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, kriteria efisiensi anggaran kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.

Menkeu melanjutkan, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Menkeu.