Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, penguatan keamanan tak akan berarti jika kesejahteraan di perbatasan tak ditingkatkan. Sebab, persoalan keamanan di perbatasan tetap akan berkorelasi dengan masalah kesejahteraan.
"Kita semua bersepakat bagi masyarakat perbatasan yang perlu dititikberatkan adalah persoalan kesejahteraan, infrastruktur untuk membuka keterisolasian, dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Moeldoko menambahkan, persoalan keamanan tak akan muncul jika masyarakat di perbatasan sejahtera. "Saya kira sektor ekonomi harus menjadi concern kita di perbatasan, bukan masalah keamanan," katanya.
Meski begitu, TNI saat ini terus mengevaluasi soal penguatan pertahanan di perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia dengan negara lain. Untuk alat utama sistem senjata (alutsista) misalnya, TNI berencana mengevaluasi penempatan alutsista di perbatasan.
"Contohnya, penempatan tank di sana mungkin perlu kita lihat kembali apakah perlu ada penyesuaian atau tidak. Saat ini kita sedang evaluasi," kata Panglima.
Moeldoko juga mengatakan, TNI juga berencana menambah pos-pos di perbatasan. Keberadaan pos perbatasan sangat penting untuk memantau aktivitas di sana. Apalagi perbatasan Indonesia cukup panjang.
Di daratan misalnya, berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei, dan Papua New Guinea. Bentang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan lebih kurang 1.800 kilometer. Bentang perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Pulau Papua lebih kurang 2.000 kilometer.
Moeldoko menyebut, pun dengan batas-batas fisik masih sangat minim. Sebab batasannya hanya terbatas pada patok-patok yang terkadang tidak terlihat. Terutama batas fisik di perairan yang hanya dapat diketahui melalui titik koordinat tertentu.
"Pos-pos kita di perbatasan masih sangat terbatas. Saya kira program yang selalu kita lakukan dari waktu ke waktu adalah menambah pos-pos perbatasan," tandas Moeldoko.
Baca juga: