Ahok: Balai PKB Kedaung Bisa Dibuka, Tapi Kita Pecat Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke di Jakarta Barat beberapa waktu lalu langsung ditutup Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini menyusul adanya dugaan korupsi yang ditemukan KPK. Bahkan saat ini, 49 staf balai tersebut sedang diperiksa Inspektorat DKI.

Basuki alias Ahok pun mengatakan kemungkinan PKB Kedaung akan dibuka kembali. Namun, menunggu penyelesaian masalah di tempat tersebut. Dari status kepegawaian karyawannya hingga alat-alat uji KIR yang membutuhkan peremajaan.

"Bisa saja kita buka kembali Balai PKB Kedaung Kali Angke. Tetapi kita pecat dulu semua pegawainya," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Ia menambahkan, apapun hasil pemeriksaan Inspektorat itu, dirinya hanya memberikan dua pilihan bagi pegawai Balai PKB Kedaung Kali Angke. Yakni mengundurkan diri atau diproses secara hukum ke aparat kepolisian.

"Saya sudah bilang sama mereka, saya kasih dua pilihan. Anda mau mengundurkan diri atau diproses ke polisi. Bukti KPK semua sudah jelas, bisa nyeret anda ke pidana," tegas Ahok.

Sebelumnya, Ahok dan KPK melakukan sidak di PKB Kedaung pada 23 Juli 2014 lalu. Saat melihat tidak berfungsinya alat-alat uji KIR dengan baik, Ahok pun memutuskan agar semua pelayanan di lokasi tersebut dihentikan.

"Kita langsung stop semua hari ini, yang sudah terdaftar tidak ada lagi pelayanan," ucap Ahok.

KPK juga menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam proses uji KIR di Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan berdasarkan opname cash yang dilakukan di loket pelayanan pajak Dishub di tempat tersebut, terdapat putaran pungutan rata-rata Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per kendaraan. Sementara, hari ini ada 549 kendaraan yang terdaftar untuk uji KIR. Sedangkan pada Selasa kemarin ada 700-an kendaraan.

"Kalau pakai angka konservatif, 500 kendaraan per hari, putaran uang hampir Rp 100 juta satu hari. Anda bayangkan kalau 1 bulan, Rp 100 juta kali 25 hari hampir Rp 2,5 miliar," jelasnya.

Selain itu, mengungkapkan alat-alat penguji KIR yang tersedia di Gedung PKB Kedaung Kali Angket Jakarta Barat, sebagian besar rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik. "Ada 80-90 persen alat yang tidak berfungsi," ujar Bambang. (Ein)