Pengamat: Budaya Birokrat dan Militer Perlahan Ikuti Gaya Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat dari Populi Center Nico Harjanto menilai, gaya berpakian Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengeluarkan kemeja saat inpeksi mendadak (sidak) atau buluskan, akan sulit diikuti menteri Kabinet Kerja yang berlatar belakang birokrat dan militer.

"Tentu yang paling berat mereka yang kerja birokrat, apa lagi mereka yang tumbuh besar dengan kehidpuan terstruktur. Punya latar belakang birokrasi, tentara itu yang berat. Jangan kan prosedur-presedur resmi, untuk baju dikeluarkan saja sudah berat karena itu perubahan mainset," kata Nico dalam diskusi Preskpektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Nico, yang paling berat bagi menteri Kabinet Kerja yang biasa kerja dengan pola prosedural. Bagaimana lingkungan resmi itu diatur, sampai berbusana pun diatur, begitu juga gaya berjalan pun ada normanya.

"Bawa map aja dibawa, kacamata pun dibawain (ajudan), itu yang luar biasa. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi, semua digandeng sendiri. Sekarang ini dirombak dengan adanya revolusi mental (Jokowi)," ujar dia.

Sebaliknya, lanjut Nico, bagi menteri Kabinet Kerja atau pejabat pemerintah yang punya latar belakang dari aktifis, pengusaha, enterpreneur sudah biasa dengan solving problem.

"Jadi kalau di top leadership-nya ini memang mau kerja efisien, tidak bertele-tele nanti ke bawah akan menyesuaikan," ucap dia.

Maka itu, Nico menegaskan, revolusi mental yang dicetuskan Jokowi dimulai dari pembantu terdekat Jokowi atau menteri. Karena seperti halnya manajemen perusahaan atau corporate culter, semua harus dimulai dari top leader.

"Saya kira ke bawah sudah dimulai kelihatan kok, waktu ke Sinabung, Sumatera Utara. Sudah kelihatan bajunya gubernur kelihatan beda, ajudan nggak banyak menempel, dan sudah banyak berbaur," tandas Nico.

Budaya Birokrat Mengikuti Jokowi

Sementara politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menilai, aksi blusukan para menteri Kabinet Kerja Jokowi dikhwatirkan akan berbenturan dengan kultur birokrasi, meski gaya para menteri sudah berani membuat inovasi, dan menerobos kebekuan sistem birokrasi yang selama ini dianggap lambat.

"Saya khwatir akan berhadapan dengan sebuah kultur birokrasi yang memang mereka (birokrat kementerian) bahasakan ini aturanya," kata Teguh dalam kesempatan sama.

Dengan adanya budaya Jokowi ini, Teguh meyakini, ini bisa menjadi 'teror' di pejabat eselon dai sang menteri. Karena bagamana pun, para menteri akan ditakutkan dengan aturan yang sudah tersistem. Sebab pola kerja birokrasi ada di sisi yang lambat.

"Mereka nanti akan ada kalimat pak (menteri) kalau nanti kita lakukan begini melanggar pak. Nanti kita bisa diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberntasan Korupsi) itu bisa langsung mules pejabatnya. hal-hal seperti ini memang mau tak mau para menteri akan berhadapan," ucap dia.

Anggota DPR itu pun mengingatkan, aksi kerja para menteri Kabinet Kerja dengan sidak atau blusukan tidak sekedar mencari perhatian publik semata, namun mampu membawa dampak sebuah perbaikan di Tanah Air.

"Saya yakin birokrat nanti akan mengikuti. Tapi kita berharap (blusukan) ini tidak hangat-hangat," ungkap dia.

Teguh menambahkan, gaya blusukan para menteri Jokowi dianggap sudah berhasil dilempar ke publik. Namun tantangan para menteri bagaimana merumuskan hasil sidak menjadi sebuah keputusan yang menyelesaikan persoalan.

"Sudah diprogramkan, ada anggaran pun untuk menjalankannya pun bisa kelabakkan. Nah, buat kementerian-kementerian itu banyak mereka disibukan untukk menghabiskan anggaran yang sudah mereka programkan. Jadi ketika muncul inovasi-inovasi baru mereka memilih menghindari atau tidak usah sama sekali," tandas Teguh.