Usai Blusukan, Menteri Jokowi Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - ‎Menteri-menteri Jokowi-JK pada pekan pertamanya gencar melakukan blusukan. Pengamat Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia atau Sigma Imam Nasef mengatakan, sudah saatnya hasil blusukan dikonversi menjadi kebijakan.

"Ada baiknya hasil-hasil blusukan itu segera dikonversikan menjadi sebuah produk kebijakan yang feasible, berkeadilan, dan visioner, tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Nasef kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

Usai blusukan, Nasef berharap para menteri bekerja dalam ruangan untuk merumuskan kebijakan. Sebab, bila blusukan terus, ‎kerja menteri Jokowi juga akan terhambat.

‎"Untuk membuat suatu kebijakan yang demikian itu tentu butuh waktu dan kerja-kerja 'non-blusukan', sehingga energi Presiden dan para menterinya harus dibagi untuk kerja blusukan dan kerja non-blusukan," tutur dia.

Nasef menjelaskan, blusukan yang sekarang menjadi tren pada pemerintahan Jokowi-JK tidak dapat dipungkiri memiliki sisi positif, yaitu untuk mengetahui secara langsung persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, perlu diingat pula, rakyat memberi mandat kepada Presiden dan para menterinya itu tak hanya untuk blusukan.

"Presiden memang pemimpin negara, tetapi pemegang kedaulatan tetaplah rakyat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan mandat yang diberikan rakyat itu, presiden dan para menteri bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat. Membuat suatu kebijakan itu tidak cukup hanya dengan blusukan," jelas dia.

Blusukan, lanjut Nasef, memang penting dilakukan sebagai bagian dari proses riset dalam mendesain sebuah kebijakan. Namun, lahirnya sebuah desain kebijakan yang mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara secara komprehensif jauh lebih penting.

"Inilah sebenarnya tugas utama Presiden dan para pembantunya," tandas Nasef.