Golkar Kubu Agung: Lucu, Ical Dukung Perppu Pilkada Setelah Tolak

Dia mengatakan, hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nusa Dua di Bali begitu cepat dilanggar Ical.‬

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 10 Des 2014, 17:55 WIB
Diterbitkan 10 Des 2014, 17:55 WIB
Kinerja Ical Dipertanyakan, 3 Nama Siap Jabat Ketum Golkar
Di antara 3 nama itu, ada juga MS Hidayat yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Leo Nababan mengatakan, sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical yang mendukung Perppu Pilkada Langsung setelah menolaknya adalah lucu. Hal tersebut tak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang tegas.

"Itu hal yang lucu. Kalau pemimpin yang benar itu tegas. Pemimpin itu harus satu kata dalam perbuatan. Jangan pagi tempe, siangnya tahu," ujar Leo di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

‪Leo menyebut, Ical tidak konsisten terhadap keputusan-keputusan yang ia ambil. Sikap tersebut sangat bahaya bila Ical tetap menjabat sebagai ketua umum.

Dia mengatakan, hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar, Nusa Dua di Bali begitu cepat dilanggar Ical.‬

‪"Sudah diputus di Munas menolak Perppu tapi tiba-tiba mendukung. Ini putusan pribadi atau apa? Saran saya ke Ical buat lagi Munas," kata dia.

Selain itu, menurutnya Golkar versi Ical tersebut terkesan ikut-ikutan dan adanya sebuah kepentingan dalam mendukung Perppu.

"Harusnya tegas, kami (Munas Jakarta) mendukung Perppu bukan karena Demokrat sudah siap hijrah, Gerindra sudah nyatakan dukungannya, PAN juga sudah. Jelas kesannya ada kepentingan saat dan terlihat ikut-ikutan," tutur dia.

Pada Selasa 2 Desember malam, Aburizal Bakrie meminta agar Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY ditolak. Hal itu disampaikan saat penyampaian tanggapan dari DPP Partai Golkar atas pandangan umum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tiap DPD tingkat I dan II Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

"Saya dengar, Perppu itu digugat, bukan materi tapi mengenai cara untuk melaksanakan Perppu itu. Kata Mahfud, kalau Perppu itu dibatalkan, harus dibuat UU baru dan kemudian UU pilkada itu berlaku kembali. Kalau itu nggak berhasil, itu akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," papar Ical.

Namun, sepekan kemudian, 9 Desember pukul 20.00 WIB di akun Twitter Ical @aburizalbakrie, tertulis pernyataan bahwa Golkar mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014. (Mvi/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya