Psikolog Politik: Jokowi-JK Tak Perlu Takut Dilengserkan

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyatakan Jokowi-JK tak perlu takut untuk dimakzulkan atau dilengserkan terkait kebijakannya. Menurut dia, saat ini dukungan publik terhadap pemerintahan sekarang cukup kuat.

"Soal kebijakan publik yang paling dekat memang kenaikan harga BBM. Jadi artinya kalau hari ini dengan isu kenaikan BBM approval rating hanya turun 2 persen, tidak perlu takut dimakzulkan rakyat," kata Hamdi dalam acara rilis survei 'Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Minggu (21/12/2014).

Dia menyatakan, Jokowi yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia itu kini memang tak lepas dari psikologi masyarakat. Dalam persepsi publik, Hamdi menekankan, Jokowi bukanlah sosok yang berasal dari partai politik.

Namun begitu, lanjut Hamdi, ada semacam kekecewaan yang sangat besar dari masyarakat terhadap hal-hal yang berbau partai politik. Hal ini justru yang membuat Jokowi sukses melenggang ke Istana.

"Jokowi diuntungkan. Semua yang dikaitkan dengan partai, justru tumbang, lucu juga memang dianggap bukan orang partai," tandas Hamdi.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menyebut angka elektabilitas Jokowi-JK setelah dua bulan masa pemerintahan tidak berubah drastis. Berdasarkan hasil survei, ada 54 persen responden yang mengaku sebagai pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu.

Namun, jika pemilihan dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, Jokowi-JK tidak akan mendapatkan angka yang sama. Persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar 2 persen.

"Ini tentu jadi modal kuat pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun, pemerintahan perlu bersikap hati-hati, pasalnya persentase masyarakat yang tidak memilih Jokowi-JK cukup besar dan cenderung bersikap lebih kritis dalam mengamati setiap kebijakan pemetintah," kata Hasan. (Ali)