Utusan Jokowi Jelaskan Batalnya Pelantikan Budi Gunawan ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Fraksi PDIP mendesak Presiden Jokowi menjelaskan ke DPR perihal batalnya pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menjawab pertanyaan itu, pemerintah berjanji akan segera mengungkap alasan batalnya pelantikan Budi Gunawan.

"Nanti pemerintah akan bicara dengan DPR sendiri, Komisi III pada waktunya. Mungkin minggu depan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Namun, JK menyatakan, bukan Presiden Jokowi yang bakal menjelaskan masalah ini. Melainkan 2 utusan Jokowi dari jajaran Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator ‎Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdjianto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

JK menjelaskan Jokowi bersama dirinya hanya sebatas memberikan masukan pada 2‎ utursan tersebut. " Kalau itu ada konsultasi resmi pemerintah seperti biasa, itu pasti Pak Jokowi dengan menteri-menteri, dengan saya biasanya," tandas JK.

Sekretaris Harian KMP Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan, pihaknya mendukung interupsi para politisi PDIP dalam sidang paripurna DPR yang mengkritik pemerintah soal pembatalan pelantikan Budi Gunawan.

"Kami ikut dengan interupsi dari PDIP. Benar surat Pak Jokowi ada 2 alinea," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa 24 Maret 2015.

Dalam surat itu, lanjut Wakil Ketua DPR ini, Jokowi mengatakan Komjen Pol Budi Gunawan berstatus tersangka. Padahal sidang praperadilan menyatakan, status tersangka Budi tak sah. (Ndy/Mut)