Luhut: Jokowi Akan Temui Demonstran Mahasiswa 25 Mei

Liputan6.com, Jakarta - Setelah menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI), Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menemui para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu, Luhut naik ke atas mobil podium dan menyampaikan hasil pembicaraan antara perwakilan mahasiswa dengan pihak Istana.

Pantauan Liputan6.com, Kamis (21/5/2015), ‎Luhut yang mengenakan kemeja putih itu keluar dari kantornya pada pukul 17.45 WIB. Dia keluar dengan didampingi oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto serta dua deputinya Darmawan Prasodjo dan Eko Sulistyo.

Luhut bersama beberapa Ketua BEM naik ke atas mobil podium untuk menyampaikan hasil pembicaraan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu.

"Hidup Mahasiswa..." ujar Luhut melalui pengeras suara yang diikuti oleh seruan mahasiswa.

"Tadi kami diskusi dengan teman-temanmu BEM mahasiswa di dalam, diskusinya itu berjalan baik, alot, dan menurut saya teman-teman kalian punya pemikiran yang matang, yang perlu diapresiasi," ujar Luhut.

Menurut dia, Jokowi telah merespons keinginan mahasiswa dan telah mengagendakan pertemuan dengan mereka pada Senin 25 Mei 2015.

"Bahwa Presiden sudah dikomunikasikan oleh Setneg akan bertemu dengan rekan mahasiswa pada hari Senin, pertemuan mahasiswa, pemerintah dengan staf presiden. Beliau akan menjawab pertanyaan yang kalian anggap tidak berpihak pada rakyat banyak," ucap dia.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan harapannya agar unjuk rasa tetap dilakukan dengan tertib dan mengikuti peraturan yang berlaku.

‎"Komunikasi dengan santun dan bermartabat, karena masa depan bangsa di tangan kalian. Karena itu apa yang kita lakukan dilakukan dan disampaikan dengan spirit yang baik," pungkas Luhut.

Dalam orasinya, mahasiswa menyerukan protesnya atas kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam menetapkan harga bahan bakar (BBM) yang tidak stabil.

Selain itu mereka juga menuntut Pemerintah mengambil alih pengelolaan lahan minyak seperti Blok Mahakam dan Freeport yang akan habis masa kontraknya serta menolak kebijakan ekonomi yang dinilai mengarah pada liberalisme. (Ndy/Ein)