Ini Penyebab Raskin Lama Didistribusikan

Liputan6.com, Sumenep - Kementerian Sosial mengungkapkan penyebab lamanya pendistribusian Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Hal itu lantaran Pemerintah Daerah tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Hal itu diutarakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, tidak semua kabupaten atau kota menyiapkan sharing budgeting untuk distribusi Beras Miskin (Raskin) dari titik distribusi sampai ke titik masyarakat.

"‎Ini menjadi kendala ketika daerah harus menyerahkan SPA, Surat Perintah Alokasi. SPA itu harus sampai ke gudang Bulog, baik Divre maupun ke Sub Divre Bulog, baru barang bisa dikeluarkan. Tetapi ada daerah yang tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD, warga harus bayar dulu. Ini yang jadi lama," kata Khofifah di Ambunten, Sumenep, Madura, Minggu (14/6/2015).

Dia menambahkan Kemensos melalui Kemendagri akan berkirim surat kepada bupati dan walikota agar sharing budgeting dialokasikan.

"Pemerintah menyiapkan dana Rp 7.325 per kilogram, harga tebusnya Rp 1.600. Kalau itu disediakan APBD, SPA pasti lancar," imbuh Khofifah.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan SPA dan mendistribusikan Raskin ke warga yang membutuhkan.

"Tugas Bulog itu adalah mendistribusikan beras dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya menjadi tugas daerah mendistribusikan ke penerima. Biasanya itu dibagi langsung oleh bupati atau walikota. Serta ketua RT atau RW," ujar Khofifah.

Terima PKH

Dari 2 ribu warga se Kecamatan Ambunten Sumenep Jawa Timur, terdapat 1.067 warga yang telah tervalidasi dan berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Menteri Sosial Khofifah mengatakan tujuan dari blusukan ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk memastikan warga yang berhak menerima PKH juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Jika warga di sini sudah mendapatkan KKS, warga yang bekerja sebagai nelayan bisa menggunakan KKS untuk membeli solar bersubsidi, bagi petani bisa membeli pupuk bersubsidi‎, dan berhak mendapatkan raskin," tutur Khofifah.

Dia menambahkan bagi warga yang mendapatkan KIP, bisa menyekolahkan anaknya hingga SMA. Karena Pemerintah telah menyiapkan anggaran 3 kali lipat dari tahun sebelumnya.

"Anak SD mendapatkan subsidi sekolah senilai Rp 450 ribu pertahun, SMP Rp 750 ribu pertahun dan SMA senilai Rp 1 juta pertahun," imbuh dia.

Selanjutnya Khofifah menyempatkan diri berkunjung ke rumah Nuryani, seorang warga Ambuten Timur ‎untuk memastikannya mendapatkan KIS, KIP dan KKS serta PKH.

"Jadi ada sekitar 23 orang yang tervalidasi mendapatkan ‎PKH di desa Ambunten Timur, Sumenep, Jawa Timur," pungkas Khofifah. (Ali/Nda)