Liputan6.com, Sumenep - Kementerian Sosial mengungkapkan penyebab lamanya pendistribusian Beras Miskin (Raskin) kepada masyarakat. Hal itu lantaran Pemerintah Daerah tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Hal itu diutarakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, tidak semua kabupaten atau kota menyiapkan sharing budgeting untuk distribusi Beras Miskin (Raskin) dari titik distribusi sampai ke titik masyarakat.
"Ini menjadi kendala ketika daerah harus menyerahkan SPA, Surat Perintah Alokasi. SPA itu harus sampai ke gudang Bulog, baik Divre maupun ke Sub Divre Bulog, baru barang bisa dikeluarkan. Tetapi ada daerah yang tidak menyediakan sharing budgeting dari APBD, warga harus bayar dulu. Ini yang jadi lama," kata Khofifah di Ambunten, Sumenep, Madura, Minggu (14/6/2015).
Dia menambahkan Kemensos melalui Kemendagri akan berkirim surat kepada bupati dan walikota agar sharing budgeting dialokasikan.
"Pemerintah menyiapkan dana Rp 7.325 per kilogram, harga tebusnya Rp 1.600. Kalau itu disediakan APBD, SPA pasti lancar," imbuh Khofifah.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan SPA dan mendistribusikan Raskin ke warga yang membutuhkan.
"Tugas Bulog itu adalah mendistribusikan beras dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya menjadi tugas daerah mendistribusikan ke penerima. Biasanya itu dibagi langsung oleh bupati atau walikota. Serta ketua RT atau RW," ujar Khofifah.
Terima PKH
Dari 2 ribu warga se Kecamatan Ambunten Sumenep Jawa Timur, terdapat 1.067 warga yang telah tervalidasi dan berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Khofifah mengatakan tujuan dari blusukan ke beberapa daerah di Indonesia ini untuk memastikan warga yang berhak menerima PKH juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Jika warga di sini sudah mendapatkan KKS, warga yang bekerja sebagai nelayan bisa menggunakan KKS untuk membeli solar bersubsidi, bagi petani bisa membeli pupuk bersubsidi, dan berhak mendapatkan raskin," tutur Khofifah.
Dia menambahkan bagi warga yang mendapatkan KIP, bisa menyekolahkan anaknya hingga SMA. Karena Pemerintah telah menyiapkan anggaran 3 kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Anak SD mendapatkan subsidi sekolah senilai Rp 450 ribu pertahun, SMP Rp 750 ribu pertahun dan SMA senilai Rp 1 juta pertahun," imbuh dia.
Selanjutnya Khofifah menyempatkan diri berkunjung ke rumah Nuryani, seorang warga Ambuten Timur untuk memastikannya mendapatkan KIS, KIP dan KKS serta PKH.
"Jadi ada sekitar 23 orang yang tervalidasi mendapatkan PKH di desa Ambunten Timur, Sumenep, Jawa Timur," pungkas Khofifah. (Ali/Nda)
Ini Penyebab Raskin Lama Didistribusikan
Kemensos melalui Kemendagri akan berkirim surat kepada bupati dan walikota agar sharing budgeting dialokasikan.
diperbarui 15 Jun 2015, 02:31 WIBDiterbitkan 15 Jun 2015, 02:31 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Menghitung Masa Kerja: Panduan Lengkap untuk Karyawan dan Perusahaan
150 Nama Perempuan Jepang Islami dan Artinya, Unik dan Penuh Makna
Anaknya Ketahuan Mencuri, Ibu di China Malah Ngamuk ke Petugas Keamanan
Link Nonton Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ini Link Live Streaming Vision+ Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Ini Jadwal dan Harga Paketnya
Link Live Streaming Babak Kedua Timnas Indonesia vs Arab 19 November 2024, Ini Caranya
Hasil Babak I Kualifikasi Piala Dunia 2026: Gol Berkelas Marselino Bawa Timnas Indonesia Unggul atas Arab Saudi
Layanan Mikromobilitas Bantu Kurangi Polusi, 90% Pengguna Tak Lagi Andalkan Kendaraan Pribadi
Doa Lintas Agama di Bali, Kapolri: Persatuan Kesatuan di Atas Kepentingan Pribadi dan Kelompok
Tokocrypto Gandeng OCBC Luncurkan Kartu Global Debit
Google Bakal Gabungkan Android dan Chrome OS, Siap Lawan iPad
2 Faktor Ini Jadi Acuan Masyarakat Indonesia untuk Pro atau Kontra soal Childfree