Ini 3 Arah Kebijakan Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, ada 3 arah kebijakan TNI yang telah ditentukan, meliputi pengembangan kemampuan‎ dan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Ketiga kebijakan itu dilakukan dalam format‎ interopabilitas operasional dan gelar kekuatan TNI pada koridor kebijakan minimum esensial force. Kebijakan-kebijakan itu‎ disampaikan Gatot kepada Kepala Staf TNI AD (KSAD) yang baru, Letnan Jenderal TNI Moelyono.

"Interopabilitas gelar dan penggunaan kekuatan harus menjadi format dalam pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan. Karena kecenderungan ancaman saat ini berkembang dalam dimensi yang cukup kompleks," kata Gatot dalam pidatonya saat serah terima jabatan (sertijab) Kasad di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (15/7/2015).

Gatot mengatakan, interopabilitas operasional kekuatan laut dan udara menjadi kunci bersama kekuatan darat, sebagai penyangga dalam mengamankan luasnya perairan nasional. Sekaligus menjadi bagian dalam melaksanakan kebijakan poros maritim dan menjaga sumber daya alam (SDA) nasional, agar keanekaragaman SDA dapat sepenuhnya digunakan bagi kepentingan ekonomi nasional.

"Pada sisi yang sama, peningkatan kemampuan operasional TNI juga diarahkan guna membangun keseimbangan dan membangun kerja sama militer dengan negara-negara sahabat, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan kawasan yang sarat dengan keinginan bangsa Indonesia dalam menciptakan persahabatan dan perdamaian," ujar dia.

Kebijakan kedua, Gatot menginginkan adanya peningkatan profesionalisme dan disiplin prajurit melalui optimalisasi pendidikan di jajaran TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengembangan mental kejuangan keprajuritan dan loyalitas yang diselaraskan dengan norma-norma kehidupan demokrasi yang berkembang.

Nilai-nilai etik yang menyangkut disiplin, lanjut Gatot, yakni loyalitas, soliditas TNI yang utuh dan netral dengan jarak yang sama terhadap semua komponen bangsa, melalui penerapan garis komando yang tidak terputus dalam mewujudkan identitas dan jati diri prajurit.

"Maka sebagai bagian integral prajurit TNI yang manunggal dengan rakyat, serta selalu didambakan, mencintai rakyat dimana pun bertugas dan berada," kata Gatot.

Kebijakan terakhir, lulusan Akademi Militer 1982 itu‎ menginginkan adanya pembangunan hubungan kelembagaan dan sinergitas kerja antara TNI dan Polri, serta TNI dengan lembaga kementerian dan nonkementerian. Dengan tujuan bersama-sama dapat menganalisa perkembangan lingkungan strategis, dari semua aspek dengan segala indikasi yang menyertainya.

Di mana, lanjut Gatot, pada realisasinya dibutuhkan dalam bentuk aksi komprehensif positif, untuk mencegah dan menanggulangi melalui peningkatan upaya percepatan pembangunan di daerah terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.

"Dalam kaitan ketiga kebijakan rakyat, saya tekankan kepada seluruh pimpinan dan seluruh unsur pimpinan di TNI AD, harus dapat memahami ketiga arah kebijakan tersebut, untuk dipedomani dan dikembangkan dalam perumusan kebijakan dalam pelaksanaan tugas," kata Gatot. (Rmn/Ado)