Politisi PKB: Kasus Pimpinan DPR Temui Donald Trump Harus Tuntas

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon dengan pengusaha ternama Amerika Serikat, Donald Trump menimbulkan kontroversi.

Bahkan, keberadaan kedua petinggi DPR itu di acara kampanye Donald Trump dinilai banyak pihak sebagai pelecehan martabat bangsa. Kasus ini berujung pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

‎Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyayangkan tindakan pimpinannya itu. Menurut dia, tindakan politisi yang akrab disapa Setnov dan Fadli Zon itu melanggar kode etik anggota DPR.

‎"Tindakan tidak etis pimpinan DPR. Peraturan kode etik anggota, apalagi pimpinan, melekat untuk menjaga harkat dan martabat negara. Ini datang-datang ke calon kandidat (presiden AS). Ini sangat tidak etis," ujar Maman dalam diskusi bertema 'Kasus Trumpgate, Bagaimana Membacanya?' di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2015).

Dia berharap kasus tersebut ditangani serius di MKD hingga tuntas. "Saya tidak ingin kasus ini berhenti begitu saja. Bahwa apa yang dilakukan Pak Setnov dan Pak Fadli ini melanggar kode etik," pungkas Maman.

Menanggapi terkait niatan Setnov dan Fadli Zon bertemu Trump yang disebut-sebut agar berbisnis di Indonesia, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ‎justru menyesali keputusan keduanya. Sebab, jabatan keduanya sebagai pimpinan DPR hanya dimanfaatkan oleh pengusaha ternama itu untuk memuluskan bisnis mereka.

"Ini ada pimpinan datang dengan alasan bisnis. Ujung-ujungnya diperalat seseorang untuk mengegolkan usaha. Kami sampaikan ke MKD, seorang ketua DPR dimanfaatkan Donald Trump. Kami tidak lakukan diskusi, kami langsung adukan ke MKD. Ini menunjukkan pimpinan DPR tidak etis, menodai apa yang digembar-gemborkan DPR berintegritas," pungkas Maman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia sekaligus pengamat politik Ray Rangkuti, meminta MKD lebih jeli menangani kasus Trump. Banyak hal yang perlu dilihat dari kasus dugaan pelanggaran kode etik ini.

"Ada 3 hal yang harus menjadi perhatian MKD. Pertama, soal bepergian ke Amerika, kedua pertemuan dengan Trump, dan ketiga keberadaan 2 pimpinan DPR di kampanye Trump," ujar Ray.

Rangkuti juga menyoroti jumlah anggota DPR yang menghadiri undangan Inter Parliamentary Union (IPU) di AS. Begitu juga keberadaan para anggota dewan di Negeri Paman Sam itu hingga melebihi agenda pertemuan parlementer. Termasuk, pertemuannya dengan Trump di luar agenda undangan IPU.

"MKD harus melihat ke sana untuk merapikan perjalanan dinas dan studi banding DPR. MKD perlu jeli untuk mencari tahu,"‎ imbuh dia.

Pejabat Layar Kaca

Tak hanya itu, Rangkuti juga meminta MKD mengurus sejumlah anggota DPR yang berpotensi melanggar kode etik. Seperti beberapa anggota dewan yang kerap muncul dalam sinetron, talkshow, atau acara-acara lain di televisi.

Dia berharap siapa pun yang menjadi anggota DPR agar fokus bekerja profesional. Mampu bertanggungjawab dan mengemban amanah dari rakyat, dan terpenting mampu menjaga kehormatan DPR sebagai institusi negara.

"Juga buat anggota DPR yang masih sering main sinetron, talk show, diingatkan. Begitu jadi anggota DPR hormati jabatan itu. Hormati pemilihmu. Lebih dari itu, hormati rakyat Indonesia," pungkas Rangkuti.

Sementara, Setnov dan Fadli Zon sebelumnya membantah jika keberadaannya dalam konferensi pers di Trump Tower, New York itu untuk mendukung kampanye Donald Trump sebagai calon presiden AS. Pertemuan itu untuk membangun jaringan dan memperkuat ‎investasi Trump di Indonesia.

Belakangan juga terungkap, pertemuan 2 petinggi lembaga negara itu dibiayai Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Perindo itu diketahui bakal mengembangkan bisnis dengan Trump di Indonesia. (Rmn/Ali)