Airlangga Golkar: Ada yang Minta Mahar Rp 500 Juta per Kursi

Airlangga menyampaikan bila terpilih menjadi ketua umum partai berlambang beringin itu, maka tidak akan ada faksi dalam partai.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 19 Mar 2016, 14:26 WIB
Diterbitkan 19 Mar 2016, 14:26 WIB
20160124- Habibie Buka Rapimnas Partai Golkar 2016-Jakarta- Helmi Fithriansyah
BJ Habibie (kedua kanan) saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar 2016 di Jakarta, Sabtu (23/1/2016). Rapimnas digelar setelah Mahkamah Partai merekomendasikan penyelesaian konflik lewat Munas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Airlangga Hartato berharap musyawarah nasional (Munas) yang akan segera digelar tak dikotori dengan politik uang. Apalagi, munas itu untuk ajang pemilihan ketua umum partai beringin itu.

"Politik mahar itu merusak. Jika terpilih, akan kami kikis," kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (19/3/2016).

Menurut Airlangga yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar ini, praktik mahar politik kerap terjadi dalam munas. Sebab, dari informasi yang diperoleh dari beberapa anggota DPD Riau Golkar, ada yang meminta mahar berupa uang Rp 500 juta per kursi.


"Jika Partai Golkar memiliki 10 kursi di DPRD maka total mahar mencapai Rp 5 miliar. Ini kan luar biasa. Ke depan, kita akan berikan desentralisasi. Tidak ada mahar politik. Saya jamin itu. Saya akan serahkan ke daerah untuk mengatur," tutur Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan, bila terpilih menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, maka ia jamin tidak akan ada faksi dalam partai.

"Tidak ada kader yang ditinggalkan. Yang dari luar saja kita angkut, apalagi kader sendiri. Semua saya ajak kembali," Airlangga menandaskan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya