2 Kontroversi Penghapusan 3 in 1 di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus peraturan 3 in 1 yang diterapkan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Kebijakan tersebut dinilai tak memberikan pengaruh berarti dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.

Program 3 in 1 merupakan peraturan yang mewajibkan mobil pribadi untuk mengangkut penumpang 3 orang atau lebih saat melewati sejumlah ruas jalan. Peraturan itu berlaku mulai pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB dan pada pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB. 

Ruas yang terkena peraturan tersebut di antaranya Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat.

Rencananya, sebelum diberlakukan penghapusan 3 in 1 akan terlebih dulu diujicoba pada 5-8 April dan 11-13 April 2016. Nantinya, hasil uji coba itu akan menjadi masukan atas rencana penghapusan peraturan tersebut.

Namun begitu, di tengah rencana itu muncul sejumlah kontroversi antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya. Apa saja? Ini dia:

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana menghapus 3 in 1 awal April 2016. Menurut dia, ada atau tidaknya 3 in 1, lalu lintas Ibu Kota tetap macet.

"‎Kita mau uji coba tanpa 3 in 1 lagi gimana sih. Tidak ada efek juga saya kira. Jakarta tetap macet," kata Ahok di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut dia, lalu lintas di jalan protokol tak akan berubah meski 3 in 1 dihapuskan. Sebab sejak aturan itu diberlakukan, banyak praktik joki. "Sekarang juga mereka ngumpet-ngumpet bohongi kita kok (joki 3 in 1)," tutur Ahok.

Namun begitu, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal, pemberlakuan jalur 3 in 1 masih relevan untuk mengatasi tingkat kemacetan di Jakarta. Meski begitu, polisi akan mendukung segala kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Menurut pandangan kami (3 in 1) masih sangat relevan. Tetapi kalau ada kebijakan Pak Gubernur, tentunya akan dikoordinasikan dulu dengan semua stakeholder yang ada," ujar Iqbal.

Ia mengaku polisi di lapangan terus melakukan penyisiran di jalan-jalan yang menjadi tempat "mangkal" para joki 3 in 1.

Wacana penghapusan 3 in 1 telah dilontarkan Ahok sejak masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai penerapan sistem yang semula bertujuan untuk membatasi kendaraan di Jakarta itu sudah tak efektif lagi. Sebagai pengganti, sistem Electronic Road Pricing (ERP) akan diberlakukan

"Itu nanti dihapuskan, 3 in 1 sudah sangat tidak efektif. Sudah disurvei tidak efektif. Makanya nanti akan menerapkan ERP," kata Ahok itu Balaikota DKI Jakarta, Senin 23 Desember 2013.

Ditlantas Polda Metro Jaya mendukung rencana Ahok tersebut. Namun penerapan sistem ERP dalam waktu dekat memiliki kendala. Di antaranya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, peraturan yang melegal-formalkan ERP, dan basis data kendaraan.

"Saya kira gagasan yang cukup bagus. Permasalahannya untuk membangun ERP kan harus dipersiapkan SDM, sarana prasarana, payung hukum, database," tandas Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto di Jakarta, Jumat 1 Maret 2016.