Kena Pemadaman Listrik, Jokowi Kunjungi PLTU Mangkrak di Maluku

Jokowi menilai, potensi geothermal atau panas bumi sangat besar, terutama di wilayah Tulehu, Maluku Tengah.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 09 Feb 2017, 16:33 WIB
Diterbitkan 09 Feb 2017, 16:33 WIB
Jokowi - PLTU Maluku Tengah
(Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Maluku Tengah - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendatangi stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x15 MW di Desa Waai, Maluku Tengah. Kedatangan Jokowi lantaran pengalaman pemadaman listrik yang dialami di Maluku Tengah.

Jokowi sempat berdiskusi dengan ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon. Para anggota dewan ini menyampaikan keluhan masyarakat, tentang kurangnya pasokan listrik.

"Tadi malam saya diskusi dengan ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam," kata Jokowi saat meninjau proyek PLTU 2x15 MW di Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis (9/2/2017).

Dalam perbincangan itu pula terungkap, pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik di Maluku. Hanya saja, pembangunan itu tidak berlanjut.

"Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, potensi geothermal atau panas bumi sangat besar, terutama di wilayah Tulehu, Maluku Tengah. Potensi inilah yang harus dimaksimalkan.

"Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar. Harusnya memakai geothermal karena potensi di sini ada, di Tolehu itu ada," ujar Jokowi.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, PLTU tersebut seharusnya menjadi pembangkit listrik independen. PLN kemudian membeli listrik yang dihasilkan, hanya saja proyek tidak dikerjakan.

"Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai 2014," kata dia.

Karena itu, Jonan akan berdiskusi dengan PLN sebelum memutuskan melanjutkan pembangunan. Tentu, pembangunan ini tergantung kesanggupan PLN.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu, setiap pulau harus punya pembangkit (listrik) independen sendiri-sendiri," Jonan menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya