Menko Puan: 63 Persen Tenaga Kerja Indonesia Berpendidikan SMP

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan terus fokus dan berupaya meningkatkan pendidikan vokasional atau kejuruan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat, (26/5/2017).

Puan mengatakan upaya peningkatan pendidikan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil serta memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.

"63 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, ini berdampak pada daya saing industri dan perekonomian Indonesia. Inilah tantangan yang perlu diatasi bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia," kata Puan.

Puan Maharani menjelaskan, program Revitalisasi SMK akan direalisasikan di 219 SMK dengan rincian 125 SMK yang bergerak dalam bidang prioritas, yakni kemaritiman, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

"Sisanya, sebanyak 95 SMK berasal dari bidang lainnya yang mendukung prioritas pembangunan nasional," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Puan didampingi Mendikbud menyerahkan secara simbolis juga menyerahkan piagam penghargaan kepada sektor industri yang sudah berdedikasi terhadap sekolah menengah kejuruan.

Selain meluncurkan program Revitalisasi Pendidikan SMK, Menko PMK juga membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 1.857 siswa, dengan rincian: 331 siswa SD, 283 siswa SMP, 610 siswa SMK, 12 siswa SLB, dan 364 siswa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). 

Tampak hadir pada acara yaitu antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo.

Bagikan Sertifikat Tanah

Setelah meluncurkan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah, Puan juga membagikan 6.057 Sertifkat tanah untuk masyarakat di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Acara penyerahan bertempat di Stadion Sriwedari, Solo dalam rangkaian Program Strategis Nasional Serta Pembinaan Fasilitasi dan Kerjasama Akses Reform Tahun 2017.

Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada 12 perwakilan warga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen.

Untuk Tahun 2017, program Legalisasi Aset Melalui Proyek Nasional di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari: Sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikasi Pertanian, Sertifikasi Nelayan, Sertifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM), Sertifikasi BMN berupa jalan nasional, dan Redistribusi Tanah.

"Pemerintah terus meningkatkan pelayanan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak, dengan target lebih dari 20 juta sertifikat hingga tahun 2019 nanti, dan diharapkan pada tahun 2023 seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan sertifikat," papar Puan.

Mengakhiri sambutannya, Puan menyampaikan agar masyarakat penerima sertifikat memanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dan bukan untuk keperluan konsumtif.

"Saya berharap dengan diterimanya sertifikat tanah ini, wilayah ini akan berubah menjadi daerah yang produktif dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tutup Puan.