Poros Baru Buka Pintu untuk PKS Gabung di Pilkada Jabar

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PKS. Apa saja?

oleh Kukuh Saokani diperbarui 12 Okt 2017, 02:23 WIB
Diterbitkan 12 Okt 2017, 02:23 WIB
pks-kantor-2-130605c.jpg
kantor PKS

Liputan6.com, Bandung - Poros baru Jabar yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP dan PAN masih membuka pintu bagi PKS untuk masuk koalisi dalam Pilgub Jabar 2018.

Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh partai berlambang padi dan bulan sabit termasuk tidak memaksakan pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

"PKS kalau mau gabung poros baru, kita sangat senang, tapi dengan catatan jangan memaksakan skenario Pak Deddy Mizwar dan Pak (Ahmad) Syaikhu. Skenario ini dari Gerindra maupun teman-teman poros baru, (mereka) tidak setuju," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi di Kantor DPD Partai Gerindra Jabar, Jalan PHH Mustofa, kota Bandung, Rabu (11/10/2017).

Dia menambahkan, sampai kapan pun, pihaknya masih membuka pintu kepada PKS selama pasangan calon belum diumumkan. Tak ada batas waktu tertentu. "Kecuali kita sudah resmi (mendapat nama cagub dan cawagub)," imbuh Mulyadi.

Disinggung soal nasib koalisi Partai Gerindra dengan PKS di Pilgub Jabar 2018, Mulyadi menegaskan kemungkinan duet itu nyaris tertutup. Alasannya, Gerindra sudah memberikan kesempatan kepada Deddy Mizwar untuk masuk dalam kader. Namun momen itu diabaikan oleh pria yang akrab disapa Demiz tersebut.

"Konteksnya kita sudah memberi kesempatan, dirilis 16 Agustus (2017) Gerindra mengusung Deddy Mizwar dan PKS mengusung Pak (Ahmad) Syaikhu. Dan salah satu syarat Deddy Mizwar jadi kader Gerinda, (tapi) sampai saat ini belum terealisasi," terang Mulyadi

 

Alasan Pilih Demiz

Penunjukan Demiz untuk maju dalam Pilkada Jabar, imbuh dia, karena Gerindra kala itu dianggap masih belum memiliki kandidat kuat. Namun saat ini pihaknya mencabut kembali pernyataan mendukung Demiz .

Meski begitu, dia menyatakan bahwa pesta demokrasi lima tahunan ini masih bersifat cair. Semua masih bisa terjadi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada.

"Kalau Pilkada (Jabar) rasional dan cair di 16 kabupaten/kota, kita tidak bisa mengusung sendiri kalau misalnya dengan PKS harus kerja sama, kita sudah ada payungnya. Sudah MoU. Kalau tidak ada kesepahaman (dengan PKS) kita mungkin saja dengan partai lain, intinya dari poros baru," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya