Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Yorrys: Munaslub Golkar Tak Perlu Tunggu Praperadilan Setnov

Dia mengatakan Munaslub Golkar akan digelar sebelum 15 Desember 2017.

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Des 2017, 07:03 WIB

Diterbitkan 01 Des 2017, 07:03 WIB

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai Diperiksa KPK

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai bersiap meninggalkan gedung KPK usai diperiksa, Jakarta, Selasa (31/10). Yorrys diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, menilai penyelenggaraan musyawarah nasional luas biasa (munaslub) partai berlambang pohon beringin itu tidak perlu menunggu putusan sidang praperadilan Setya Novanto.

"Tidak ada urusan sama itu (praperadilan). Itu kan masalah pribadi dia (Setya Novanto), bukan masalah Golkar," kata Yorrys di Jakarta, Kamis, 30 November 2017.

Dia mengatakan Munaslub Golkar akan digelar sebelum 15 Desember 2017. Agendanya, memilih ketua umum baru dan mempersiapkan pemilihan kepala daerah serentak pada 2018.

Pengurus DPD I Golkar dari puluhan daerah di Indonesia, lanjut dia, juga telah berkumpul dan bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka menyampaikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar.

Menurut dia, mereka meminta izin kepada Jokowi agar secara eksplisit bersedia melepas Airlangga dari kursi Menteri Perindustrian.

"Kehadiran mereka (DPD I Golkar) kurang lebih karena mendukung Pak Airlangga," kata Yorrys, seperti dilansir Antara.

Harus Ada Pergantian Ketum

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Partai Golkar tetap akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebab, kata dia, harus ada pergantian pucuk pimpinan Golkar dalam waktu dekat.

"Memang persetujuan itu saya kira Desember sudah harus ada pergantian. Sesuai dengan apa yang disetujui pleno kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya kan sulit. Boleh bilang ini pasti ada munaslub," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa, 28 November 2017.

Politikus senior Partai Golkar itu mengatakan, munaslub bisa digelar tanpa menunggu praperadilan. Sebab, kasus yang menjerat Setya Novanto sudah mengganggu citra Golkar.

"Karena kalau namanya sudah jelek, kan praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya prosesnya bisa saja. Katakanlah dia menang, orang tetap berpikir bahwa ada masalah," tegas JK.

Menurut JK, saat ini elektabilitas Partai Golkar sudah sangat rendah. Dengan begitu, Golkar memerlukan pemimpin yang memiliki citra bersih dan program yang jelas.

"Itu aja sebaiknya. yang ini ada masalah harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu punya program yang jelas," JK memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓