Mendagri: Jangan Kaitkan OTT KPK dengan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku selalu melaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jika ada operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah.

"Setiap ada OTT, saya lewat telepon laporkan, kadang lewat Pak Mensesneg setelah ada surat," ucap Tjahjo di Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.

Mendagri menuturkan, tidak ada pesan khusus usai mendengar kabar tersebut. Sebab, Presiden Jokowi sudah pernah mengumpulkan para kepala daerah dan memberitahukan hal tersebut.

"Pesennya ya setelah beliau dikumpulkan kan diceramahi bahwa hati-hati. Ya pengarahan di depan seluruh gubernur, bupati dan wali kota. Harus hati-hati. Jual beli jabatan, ikut tender, perizinan, dan sebagainya," tutur Tjahjo.

Dia pun meminta OTT KPK jangan langsung dikaitkan dengan urusan Pilkada 2018. Semua ini tergantung dari mental yang bersangkutan.

"Jangan dikaitkan dengan pilkada, walaupun itu indikasinya ada. Saya kira itu ya kembali ke mental. Dia tidak memahami area rawan korupsi dan tidak mau tahu," pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo.

 Tjahjo Kumolo kembali mendengar kabar adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah. Dia pun kembali merasa terpukul.

"Kepala daerah itu mitra Kemendagri dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah, yang semakin efektif, efisien. Dengan banyaknya OTT KPK, ya saya merasa terpukul, juga sedih dan prihatin," ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Dia menuturkan, harusnya kepala daerah paham akan area rawan korupsi. Karenanya, jangan sampai tergoda untuk menilep uang negara.

Tjahjo juga KPK dalam fungsi pencegahan sudah selalu mengingatkan juga pada Kemendagri dan pemerintah daerah provinsi/kota sampai desa agar menghindari praktik tersebut. Karena godaan korupsi sangat rawan menerpa para pejabat daerah.

"Setiap saat kita lengah pada godaann, pasti terjerat," ungkap politikus senior PDIP itu.