PDIP: Kicauan SBY soal Hukum Rimba sebagai Imbauan Demokrasi Sehat

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyebut twit dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan bentuk imbauan untuk demokrasi sehat saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Arteria menyebut Ketua Umum Partai Demokrat tersebut hanya mengimbau jajaran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pemilu, yakni kepolisian dan TNI, dapat memosisikan diri sebagai pihak yang netral.

"Tidak ada (sindiran) sama sekali, Pak SBY kan hanya mengimbau bagaimana demokrasi sehat," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Bahkan anggota Komisi III DPR ini menyebut pernyataan SBY dalam akun media sosial itu sebatas kewajaran. Dengan begitu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk semangat demokrasi yang sehat.

"Dan kami juga semakin menambah semangat kami untuk memastikan bagaimana demokrasi sehat dan demokrasi Pemilu bisa bermartabat memilih pemimpin yang tepat untuk rakyat," jelas Arteria.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mentwit di akun Twitternya yang berisikan:

"Semoga Pemilu 2019 (termasuk pilpres) berlangsung aman, tertib, jujur & adil. Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria *SBY*

Semoga "black campaign" & "character assasination" tidak menjadi-jadi. Semoga tahun ini tak dipenuhi "hoax", "hate speech" & intimidasi *SBY*

Semoga yg berlaku bukan "hukum rimba". Yg kuat pasti menang & yg lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar. *SBY*

Semoga penegak hukum ( kepolisian, kejaksaan & KPK) tidak "kesusupan" agen-agen politik. Semoga intelijen juga tidak jadi alat politik *SBY*

Mari ingatkan sekaligus dukung pemerintah, utk tetap kelola ekonomi & kesejahteraan rakyat, meskipun kita berada di tahun politik *SBY*".

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta SBY menjelaskan apa maksud kicauannya tersebut.

"Tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan," ucap Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta.

Namun, dia menyebut partainya tentu saja menentang diberlakukannya hukum rimba. Sebab, demokrasi semuanya dilandaskan oleh hukum.

"Kami selalu menentang apa itu hukum rimba. Justru demokrasi itu dilandaskan kepada hukum, demokrasi itu dilandaskan pada keyakinan atas dasar demokrasi Pancasila," jelas Hasto.

Dia pun mengingatkan, PDIP berkomitmen tetap menjaga pemilu serentak menghadirkan kualitas pemimpin yang mengedepankan peradaban.

"PDIP punya komitmen untuk menjadikan pemilu serentak ke depan sebagai tampilan demokrasi yang mencerminkan peningkatan kualitas peradaban kita di dalam mencari pemimpin," Hasto memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: