Sandi Serang Jokowi, Nasdem: Kepala Daerah Harus Tahu Kapan Jadi Politikus

Politikus Nasdem menjelaskan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 31 Mei 2018, 11:12 WIB
Diterbitkan 31 Mei 2018, 11:12 WIB
20160617- Bank Sulselbar Terbitkan Obligasi 950 Miliar-Jakarta- Angga Yuniar
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memberikan keterangan saat menghadiri Public Expose penawaran obligasi Bank Sulselbar di Jakarta,Jumat (17/6). PT Bank Sulselbar menerbitkan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan Antar Daerah dan Otonomi Daerah, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan tidak tepat jika kepala daerah membuat pernyataan menyerang pemerintah. Hal ini diungkapkannya kala mengomentari pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, yang menilai pemerintahan sekarang seperti rezim mantan PM Malaysia Najib Razak.

"Kepala dan wakil kepala daerah adalah pejabat negara, bagian tidak terpisah dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Kalau ada kepala atau wakil kepala daerah menyatakan negara tidak diurus dengan benar, sama saja menyatakan yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran itu," ucap Syahrul saat dikonfirmasi, Kamis (31/5/2018).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menilai dalih otonomi daerah tak bisa menjadi alasan pimpinan daerah berseberangan dengan pemerintah.

"Di atas undang-undang pemerintahan daerah ada undang-undang dasar. Dalam UUD, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," ungkap Syahrul.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para kepala dan wakil kepala daerah untuk bertindak dan berperilaku sebagai pejabat di negara berbentuk kesatuan. Kepala daerah harus melayani semua kelompok, bukan kepentingan partainya.

"Para kepala dan wakil kepala daerah jangan lupa kapan harus menjadi politikus dan kapan menjadi pejabat negara," ujarnya.

 

Serangan Sandiaga

Wakil Gubernur DKI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, kondisi Malaysia sama persis dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan.

"Yang terjadi di Malaysia itu adalah isu ekonomi, terutama biaya hidup. Biaya hidup semakin tinggi, rakyat semakin terbebani, kejadiannya sama di sini," ujarnya di The Kemuning, Menteng, Jakarta.

Dalam kacamata Sandi, pemerintahan Jokowi-JK saat ini belum dapat mengentaskan berbagai masalah ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Menurut dia, hal yang sama terjadi di Malaysia selama rezim Najib Razak berkuasa. Karenanya, Sandi yakin kemenangan Mahathir di Malaysia juga akan berulang di Indonesia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya