Ini 14 Proyek Fiktif Pejabat Waskita Karya yang Rugikan Negara Rp 186 M

Keduanya diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 17 Des 2018, 20:44 WIB
Diterbitkan 17 Des 2018, 20:44 WIB
OTT Bupati Pakpak Bharat, KPK Tunjukan Barang Bukti Suap
Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberi keterangan terkait OTT Bupati Pakpak Bharat Sumatera Utara, Remigo Yolanda Berutu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (18/11). KPK menetapkan tiga tersangka termasuk Remigo Yolanda Berutu. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka korupsi proyek fiktif.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Agus mengatakan, keduanya diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan PT Waskita Karya. Menurut Agus, sebagian pekerjaan tersebut sudah dilakukan namun seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan.

"Diduga empat perusahaan tersebut tak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak," kata Agus.

Menurut Agus, atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya melakukan pembayaran kepada empat perusahaan subkontraktor tersebut. Namun keempat perusahaan tersebut mengembalikan uang dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk kedua tersangka.

"Dari penghitungan sementara dari BPK, terjadi kerugian negara Rp 186 miliar," kata Agus.

 

Berikut 14 Pekerjaan Fiktif

KPK Resmikan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
Ketua KPK Agus Rahardjo meberikan sambutan pada peresmian Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) di Jakarta, Senin (26/11). Pusat Edukasi Antikorupsi ini tidak hanya diperuntukkan pegawai KPK, namun juga seluruh masyarakat stakeholder. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat.

Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta.

Proyek Bandara Udara Kualanamu, Sumatera Utara.

Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat.

Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta.

Proyek PLTA Genyem, Papua.

Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Proyek Flyover Tubagus Angke, Jakarta.

Proyek Flyover Merak-Balaraja, Banten.

Proyek Jalan Layang Non-Tol Antasari-Blok M, Jakarta.

Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta.

Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali.

Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali.

Proyek Jembatan Ahi Tulur-Jelangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya