Mendagri: Musrenbangnas Kunci Strategis Berjalannya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial di Daerah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri  Pembukaan Musrenbang Nasional yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (09/05/2019). 

Posisi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan musrenbang, terutama Kemendagri menurut Tjahjo hanya memposisikan diri untuk memastikan pembangunan di semua daerah berjalan dengan baik  melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan, terutama pembangunan infrastruktur yang memiliki impact skala besar. 

“Posisi pemerintah pusat itu hanya memastikan bahwa program strategis harus berjalan ditingkat provinsi dan ditingkat kabupaten/kota, seiring dengan skala prioritas dan janji kampanye gubernur terpilih dan bupati/walikota terpilih,” jelas Tjahjo. 

Tjahjo mencatat selama ini pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mayoritas terfokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, di antaranya Infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo selama ini yang telah terbukti memiliki dampak yang sangat luar biasa. 

“Masalah jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan itu saya kira fokus dalam Musrenbang teknis. Selalu muncul dari 514 kepala daerah tingkat II dan 34 gubernur yg ada. Saya kira ini yang harus terus dipacu,” ucap Tjahjo. 

Dengan Anggaran yang bervariasi antara setiap daerah, Tjahjo menilai beberapa daerah akan kesulitan untuk menganggarkan pembangunan jalan secara mandiri, untuk itu Pemerintah pusat akan terus mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial agar berjalan baik. 

Menanggapi penyelenggaran Musrenbangnas 2019, Tjahjo memandang musrenbang sebagai kunci berjalannya infrastruktur pembangunan di suatu daerah termasuk proses tawar-menawar pembangunan teknis yang akan dilakukan Kementerian PUPR, serta diikuti Bappenas untuk menjabarkan secara detil terkait penganggaran demi tercapainya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

“Kuncinya, yaitu berjalannya infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial di suatu daerah, pasti akan berdampak pada pertumbuhan di daerah itu. Maka banyak kabupaten/kota yang pertumbuhannya lebih tinggi daripada secara nasional termasuk di sejumlah daerah provinsi. Saya kira proses ini yang saling dicermati,” pungkas Tjahjo.

(*)