Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Begini Geliat Jakarta dan Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan Ibu Kota Negara dipindah ke Kalimantan Timur. Tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana, Senin, 26 Agustus 2019.

Sejak mulai ditetapkan sebagai Ibu Kota baru Indonesia, Senin, 26 Agustus 2019, geliat kehidupan di kawasan Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat.

Menurut camat setempat, mulai bermuculan para calo yang menawari para pemilik tanah dengan harga tinggi jika bersedia menjual tanahnya.

"Para lurah dan kepala desa kita ini sudah banyak sekali geliat terhadap orang-orang yang berminat membeli lahan. Bahkan sudah mengiming-imingi dengan harga tinggi. Namun, kami mengingatkan untuk hati-hati dalam melakukan proses administrasi jual beli lahan di wilayah kita, karena kita sebagian masih ada di kawasan hutan," kata Camat Sepaku Risman Abdul.

Lalu bagaimana dengan geliat Ibu Kota terkait pemindahan pusat pemerintahan ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara?

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan mengalihkan fungsi gedung perkantoran di Jakarta menjadi ruang terbuka hijau (RTH) ketika ibu kota pindah ke Kalimantan.

"Salah satu hal yang akan bermanfaat sekali bagi Jakarta adalah kita memiliki ruang hijau yang lebih banyak. Fasilitas-fasilitas di lokasi strategis bisa untuk menjadi salah satu ruang terbuka hijau, dan banyak sekali," ujar Anies di GOR, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019).

Selain ruang terbuka hijau, Anies juga bercita-cita membangun ruang terbuka biru.

"Artinya untuk taman, kolam air. Kita berharap bisa terjadi," lanjutnya.

Menurutnya, nantinya sebagian gedung perkantoran akan dijadikan ruang terbuka agar bisa dinikmati oleh publik. Sebagian lagi akan diarahkan untuk tujuan komersial.

Anies Baswedan menegaskan, ruang terbuka ini bermanfaat karena bisa langsung diakses oleh masyarakat.

"Kalau semua jadi komersial, nanti manfaat bagi masyarakat akan terbatas. Kalau jadi ruang terbuka akan sangat bermanfaat sekali," tuturnya.

Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, kegiatan rapat yang dilakukan pemerintahan di hotel memberikan sumbangan pendapatan besar bagi bisnis hotel.

"Kalau pusat pemerintahan pindah, otomatis Kota Bogor sudah tidak menjadi lagi destinasi MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition) lagi," kata Yuno, Selasa, 27 Agustus 2019. 

Meskipun dari korporasi atau perusahaan swasta ada yang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan MICE, jumlahnya hanya sedikit.

"Kota Bogor itu okupansinya di week day terisi oleh pemerintahan yaitu sekitar 60-70 persen," sebut Yuno.

Kendati proses pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur masih beberapa tahun lagi, mulai dari sekarang pengusaha hotel di Kota Bogor harus memikirkan bagaimana caranya agar tidak selalu menggantungkan sumber pendapatannya pada acara-acara pemerintah.

"Setelah diumumkan kemarin, artinya pemindahan itu positif dan kita harus cari segmen market baru," ujar dia.

Menurutnya, untuk meningkatan okupansi, hotel fokus pada wisatawan, kalangan pebisnis, dan keluarga dibutuhkan kerja sama antar pelaku usaha perhotelan.

"Membentuk segmen market baru itu mesti barengan, mau dikemas kaya apa. Termasuk meningkatkan kulaitas SDM," tambahnya.

Reynaldi Hasan