Seknas Minta Pansel KPK Pahami Revolusi Mental Jokowi

Hal itu menunjukkan publik khawatir figur yang bakal memimpin KPK periode 2019-2023 justru melemahkan peran KPK.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 31 Agu 2019, 09:31 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2019, 09:31 WIB
Capim KPK
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih (tengah) mengangkat tangan bersama anggota usai memberikan keterangan hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Sebanyak 20 orang berhasil lulus dalam tes tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi, Dono Prasetyo menyebut saat ini publik terlihat sangat meragukan kinerja Pansel Capim KPK. Menurutnya, hal itu menunjukkan publik khawatir figur yang bakal memimpin KPK periode 2019-2023 justru melemahkan peran KPK secara perlahan.

"Saya melihat Pansel Capim KPK sedikit abai terhadap nilai revolusi mental yang dulu sempat dilontarkan Pak Jokowi. Salah satu prinsip yang terkandung dalam revolusi mental adalah memberantas korupsi, dan tidak mentolerir sedikit pun adanya potensi korupsi," kata Dono dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/8/2019).

Dono merujuk pada 20 nama yang lolos seleksi untuk mengikuti fase uji publik. Dalam daftar capim itu menurutnya, terdapat nama yang terindikasi ingin melemahkan KPK.

"Dalam uji publik beberapa hari lalu, ada calon yang jelas-jelas secara tersirat ingin mengurangi KPK, dengan menyebut KPK sebagai trigger mechanism bagi polisi dan jaksa. Itu sebuah sinyal sebenarnya, bahwa kandidat ingin masalah korupsi ditangani kepolisian dan jaksa, bukan KPK. Saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi, bila calon seperti ini bakal terpilih. Nah, seharusnya Pansel tanggap dengan kecenderungan seperti ini," tegas Dono.

Dono menilai seandainya Pansel Capim KPK memahami nilai revolusi mental, tentu tidak akan terjadi kegaduhan publik seperti sekarang ini.

"Revolusi mental memiliki semangat untuk mencegah upaya pelemahan KPK. Pak Jokowi sangat paham soal itu, bahwa tren pelemahan KPK sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak Pak Jokowi masih Wali Kota Solo dulu. Pak Jokowi sudah membaca adanya serangan terhadap KPK dari segala arah," imbuh Dono.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Hak Prerogatif Jokowi

Pada akhirnya benteng terakhir soal penentuan capim KPK ada pada Pak Jokowi. "Adalah Pak Jokowi yang memiliki hak prerogatif yang dijamin konstitusi, untuk menentukan capim KPK sesuai harapan publik, yaitu figur yang berintegritas dan berkomitmen kuat. Saya percaya Pak Jokowi akan melaksanakan hak konstitusionalnya itu dengan baik," jelas Dono.

Dono berharap pemerintahan Jokowi kelak akan dikenang sebagai rezim yang bertindak sangat keras pada koruptor. "Saya membayangkan Pak Jokowi ini seperti Bung Hatta di masa lalu, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Bangsa yang sangat anti korupsi. Saya kira Pak Jokowi sudah mengumpulkan informasi berkenaan dengan latar belakang kandidat Capim KPK, sehingga yang terpilih kelak benar-benar figur yang tepat," ia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya