Donald Trump Putuskan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya pada Kesehatan Global?

Mendagri Tito Sebut Pemekaran Papua Situasional

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, pemekaran tetap dilakukan secara bertahap.

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Okt 2019, 04:04 WIB

Diterbitkan 31 Okt 2019, 04:04 WIB

Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Alex Marwata bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019). (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut, rencana pemekaran Papua berdasarkan analisis intelijen. Tito mengaku, telah mengantongi data-data dari intelijen.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Mantan kapolri ini mengeklaim, pemekaran Papua untuk mempercepat pambangun di kawasan tersebut. Dia juga beralasan, ada kepentingan keamanan dan persatuan bangsa di balik rencana pemekaran Papua.

"Kita bicara masalah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.

Sejauh ini, ada dua usulan yang masuk soal pemekaran Papua, yakni Papua Selatan dan Papua pegunungan. Namun, dari dua kawasan tersebut hanya Papua Selatan yang sudah siap.

Nantinya, Papua Selatan meliputi kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul. Kendati belum memenuhi syarat pemekaran provinsi, yakni harus memiliki lima kabupaten atau kota, Tito tak ambil pusing. Menurutnya pemekaran tetap dilakukan secara bertahap.

"Idealnya lima tapi anggarannya tidak cukup. Itu kita lakukan bertahap," kata dia.

Tito melanjutkan sebetulnya ada 183 permintaan pemekaran wilayah. Namun, permintaan tersebut tak bisa dikabulkan seluruhnya karena keterbatasan anggaran.

"Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," pungkas Tito.