Kaleidoskop 2019: Panasnya Tarung Ulang Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) merupakan salah satu peristiwa politik yang paling melelahkan sepanjang periode 2018-2019.

Dimulai dengan pendaftaran pasangan capres pada 4 Agustus 201 yang diakhiri dengan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019, nyaris lebih dari setahun bangsa ini terpecah ke dalam dua kubu.

Perpecahan itu mendapatkan momentum dengan meluasnya produksi hoaks. Sepanjang proses Pilpres 2019, banyak yang menganggap hoaks sebagai kebenaran dan sebaliknya mencap fakta sebagai kebohongan. Setahun lebih itu, masyarakat Indonesia menyaksikan sebuah bangsa yang terbelah.

Berikut uraian dan tahapan perjalanan Pilpres 2019 yang bahkan diawali sejak tahun lalu dan baru berakhir jelang pergantian tahun 2019.

Masa pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2019 secara resmi telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Sabtu 4 Agustus hingga Jumat 10 Agustus 2018.

Loket pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00-16.00 WIB untuk tanggal 4-9 Agustus 2018. Tetapi khusus untuk hari terakhir tanggal 10 Agustus 2018, pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 hingga pukul 00.00 WIB.

Yang menarik adalah, hingga Rabu 8 Agustus 2018 atau 5 hari setelah masa pendaftaran dibuka, belum satu pasangan calon pun yang mendaftar. Semuanya masih saling mempersilahkan dan saling menunggu. Bahkan tanda-tanda untuk mendeklarasikan pasangan calon oleh koalisi partai pendukung pun belum terdeteksi.

Hingga saat ini dua capres yang diperkirakan akan tetap maju masih berkutat pada dua nama yaitu petahana Joko Widodo dan penantangnya Prabowo Subianto. Sementara prediksi akan terciptanya poros ketiga kemungkinannya semakin kecil.

Sebenarnya, jika PAN (49 kursi), PKB (47 kursi) dan PKS (40 kursi) mencapai kata sepakat untuk membentuk poros alternatif untuk mengusung dua nama di antara Cak Imin-Zulkifli Hasan-Salim Segaf Al Jufri-Gatot Nurmantyo, situasinya akan berbeda dan menjadi lebih seru.

Walaupun kemungkinan pasangan calon yang mereka usung sangat kecil untuk menang, tetapi kehadiran poros ketiga dianggap sangat penting untuk menghindari rematch Jokowi vs Prabowo yang rentan disusupi kampanye negatif.

Yang menarik adalah, ketika cawapres Jokowi sudah sempat mengerucut ke satu nama yaitu Mahfud Md dan cawapres Prabowo ke dua nama yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Salim Segaf Al Jufri, kabar kesediaan ustaz Abdul Somad mendampingi Prabowo setelah sebelumnya menyatakan menolak, membuat cawapres Prabowo dan Jokowi kembali mengambang.

Jika ustaz Abdul Somad benar-benar dijadikan cawapres Prabowo maka kemungkinan akan munculnya kembali nama Tuan Guru Bajang mewakili ustaz milenial atau Ma'ruf Amin sebagai ulama senior menjadi cawapres Jokowi, kembali akan menguat.

Beberapa pengamat juga memprediksi, jika Prabowo berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono maka Jokowi kemungkinan besar akan berpasangan dengan Moeldoko yang berasal dari kalangan militer.

Dinamika politik itu terus bergulir. Yang tadinya Partai Gerindra diperkirakan hanya berkoalisi dengan PKS dan paling banter dengan PAN, tetapi semuanya berubah ketika di bagian akhir Partai Demokrat bergabung.

Teka-teki itu terjawab pada hari terakhir masa pendaftaran, Jumat 10 Agustus 201. Pasangan pertama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tiba di KPU bersamaan sekitar pukul 13.35 WIB. Mereka berangkat bersama dari Masjid Sunda Kelapa, Menteng, setelah melaksanakan salat Jumat.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019. Di hadapan para komisioner KPU, Prabowo dan Sandiaga menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai capres-cawapres.

Prabowo dan Sandiaga menyerahkan dokumen secara simbolis kepada Ketua KPU Arief Budiman. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih dengan peci hitam, sementara Sandiaga menggunakan kemeja biru dengan peci hitam saat proses pendaftaran ini.

Para petinggi partai koalisi, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat turut mendampingi proses pendaftaran Prabowo-Sandiaga.

Mereka di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Dewan Pertimbangan Berkarya Titiek Soeharto.

Kemudian Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Berkarya Priyo Budi Santoso.

Setelah simbolis itu, para panitia pendaftaran capres-cawapres di KPU melakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan berlangsung sekitar sepuluh menit. Dan selesailah pendaftaran pasangan ini.

Pada malam harinya, giliran pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan KH Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah mendaftar, Jokowi menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang siangnya juga telah mendaftar.

"Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno adalah putra-putra terbaik bangsa ini," kata Jokowi di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/201).

Jokowi mengapresiasi pencalonan Prabowo-Sandiaga. Menurutnya mereka sama-sama ingin berjuang memajukan bangsa.

"Beliau berdua tentu sama dengan saya dan Pak Ma'ruf Amin, ingin berjuang bagi bangsa yang kita cintai ini," imbuh Jokowi.

Berselang 40 hari, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto ditetapkan sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2019. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan kedua pasangan tersebut.

"Hasil rapat menetapkan bahwa 2 calon yang mendaftarkan ke KPU, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dinyatakan memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis 20 September 2018.

KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno juga ditetapkan KPU sebagai cawapres. Di Pilpres 2019, Ma'ruf mendampingi Jokowi dan Sandiaga mendampingi Prabowo.

Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

Seusai penetapan, KPU pun menggelar pengambilan nomor urut bagi pasangan capres dan cawapres pada keesokan harinya, yakni Jumat 21 September 2018. Akhirnya, Jokowi-Ma'ruf mendapat nomor urut 01 dan Prabowo-Sandiaga nomor urut 02.

Seusai pengambilan nomor urut, tahapan pilpres memasuki kampanye, yang diawali kampanye damai pada 23 September 2018. Kampanye akan selesai pada 13 April 2019 dan masa pencoblosan pada 17 April 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2019, pada Kamis 17 Januari 2019 malam. Debat perdana tersebut mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme.

Debat yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu dimulai sekitar pukul 19.30 WIB.

Adapun para panelis dalam debat yaitu Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti dan Margarito Kamis. Debat dipandu oleh Ira Kusno dan Imam Prayitno.

Debat tersebut merupakan satu dari lima rangkaian debat yang dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut juga diamanatkan agar debat disiarkan secara luas kepada masyarakat Indonesia.

Debat perdana ini merupakan tanding ulang Jokowi dan Prabowo yang pernah berkompetisi pada Pemilu Presiden 2014, meskipun dengan pasangan calon wakil presiden yang berbeda.

Pada 2014, pasangan calon wakil presiden dari Jokowi adalah M Jusuf Kalla, sedangkan saat itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Sejumlah isu hangat muncul dalam debat ini, yang kemudian ramai menjadi perbincangan di dunia maya. Berikut beberapa di antaranya.

Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet tentunya tidak hadir di panggung debat. Nama tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE itu juga tidak disebut secara gamblang. Lalu apa yang terjadi?

Saat debat terkait penegakan hukum, calon presiden Prabowo Subianto mengklaim penegakan hukum di masa kepemimpinan Jokowi berat sebelah. Dia mencontohkan saat ada kepala daerah yang menyatakan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf, kepala daerah itu tidak dipermasalahkan.

"Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap. Saya rasa ini pelanggaran HAM, " kata Prabowo.

Jokowi pun menanggapi, "Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo."

Menurutnya, karena Indonesia adalah negara hukum, jika ada bukti maka sebaiknya disampaikan kepada penegak hukum. Jokowi pun memberikan contoh kasus.

"Kita ini sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya Pak Prabowo, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik," tambah Jokowi.

Mendengar jawaban itu, Prabowo dan Sandiaga tampak tersenyum-senyum. Banyak penonton di ruang debat pun terdengar tertawa. Dan tidak hanya itu, media sosial riuh mengomentari adu-komentar tersebut.

Prabowo dan Uang

Netizen juga ramai mengomentari jawaban Prabowo terkait solusi mengatasi korupsi birokrasi. Menurut Prabowo korupsi aparat pemerintah terjadi karena penghasilan mereka kecil.

"Akar masalahnya karena penghasilan para birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin, saya akan memperbaiki kualitas hidup birokrat secara realistis," kata Prabowo.

Dia meyakini dengan menaikkan gaji pejabat, mereka tidak akan tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia.

Tidak hanya itu, Prabowo menegaskan jika aparat yang gajinya sudah dinaikkan tetap korupsi, dia akan menindak sekerasnya.

"Kita taruh ke pulau terpencil, suruh tambang pasir atau lainnya," ucap Prabowo.

Namun, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo tidak sependapat. Menurutnya penghasilan aparatur sipil negara besar.

"Sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," kata Jokowi.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah korupsi yang terpenting adalah mengedepankan perekrutan pegawai-pegawai yang kompeten, perampingan dan pengawasan.

Jateng dan Malaysia

Masih soal penilaian bahwa gaji pejabat di Indonesia rendah, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat netizen bertanya-tanya.

Prabowo menyebut gaji gubernur di Indonesia sebesar Rp 8 juta tidak cukup dibandingkan luas wilayah yang dikelolanya. Alhasil, korupsi pun menurutnya akan lebih berpotensi terjadi.

"Kemudian gubernur itu mengelola, umpamanya, Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang begitu besar ini hal-hal yang tidak realistis," ujar Prabowo.

Nah, yang membuat netizen mengernyutkan kening adalah pernyataan Prabowo yang menyebut Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas Jawa Tengah adalah 32.554 km². Sementara, luas Malaysia menurut data dari KBRI Kuala Lumpur adalah 329.847 km².

Namun, sejumlah netizen menyebut yang dimaksud Prabowo bukan luas daerah, tetapi jumlah penduduk. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Tengah adalah sekitar 36 juta jiwa. Sementara penduduk Malaysia berjumlah sekitar 31 juta orang.

Ma’ruf yang membisu

Jika ada figur dalam debat tadi malam yang menjadi perbincangan netizen, tetapi bukan karena pernyataannya, dia adalah calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin.

Dalam mayoritas debat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, jawaban mayoritas dijawab oleh calon presiden Joko Widodo. Di awal, ketika Jokowi meminta Ma’ruf melanjutkan jawaban karena masih ada waktu yang tersisa, Ma’ruf menjawab 'cukup'. Dan ini tidak hanya sekali.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu tampak aktif, selalu mengambilkan bola ping pong pertanyaan untuk kubunya. Ma’ruf baru mulai angkat suara panjang, ketika menjawab pertanyaan soal terorisme.

"Terorisme adalah kejahatan, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad, oleh karena itu haram dilakukan.

"Terorisme dianggap melakukan kerusakan. Perusak harus dihukum dengan berat," kata Ma'ruf.

Netizen di Twitter pun ramai menyambut Ma’ruf yang mulai bersuara, meskipun tidak sering.

Ma’ruf menyebut akan fokus menanggulangi terorisme melalui pencegahan dengan pendekatan humanis tanpa melanggar HAM, dan mengajak ormas keagamaan.

Caleg Eks Koruptor

Jokowi dalam paruh terakhir debat bertanya kepada rivalnya, Prabowo Subianto terkait keputusan partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra, mengusung sejumlah calon legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang digunakan Jokowi, sebanyak enam caleg Gerindra adalah eks napi korupsi. "Dan ketum partai yang menandatangani.

Prabowo menegaskan bahwa eks napi korupsi bisa nyaleg sebagai wujud dari demokrasi. "Kita umumkan ke rakyat. Kalau rakyat enggak mau milih, enggak akan dipilih," ujar dia.

"Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, dan hukum mengizinkan dia masih bisa (nyaleg), dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan lain, mungkin korupsinya juga tidak seberapa," tambah Prabowo.

Dia pun mencontohkan 'korupsi yang tidak seberapa' itu.

"Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau rugikan rakyat triliunan itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," kata Prabowo.

Dan pernyataan Prabowo soal korupsi yang tidak seberapa itu menjadi perbincangan netizen. Meskipun begitu, tidak sedikit pula yang mendukung Prabowo.

Menilik data ICW, jika dilihat dari partai pengusungnya, terhadap 17 caleg eks-napi korupsi yang berasal dari partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 (Jokowi-Ma’ruf).

Sementara, dari partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga), terdapat 15 caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi.

Setelah debat perdana ini, masih ada empat debat lagi, yaitu:

1. Digelar 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, debat capres-capres yang disiarkan RCTI, GTV, MNC TV dan iNews TV ini mengangkat tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur.

2. Debat ketiga untuk cawapres-cawapres disiarkan Trans TV, Trans 7 dan CNN Indonesia TV. Tema debat sepitar Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. Debat ini digelar 17 Maret 2019 di Hotel Sultan.

3. Kembali debat capres-capres pada kali keempat, Metro TV, SCTV dan Indosiar menjadi televisi yang menyiarkan. Mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional, debat ini digelar 30 Maret 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.

4. Terakhir, debat akan kembali mempertemukan pasangan capres-cawapres vs capres-cawapres dan akan disiarkan tvOne, ANTV, BeritasatuTV dan NET TV. Debat kelima ini mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri dan digelar pada Sabtu 13 April 2019 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Setiap debat itu juga memunculkan keseruan masing-masing yang kemudian banyak diulas warganet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendata ada 1.000 berita hoaks yang disebar dari awal masa kampanye Pilpres 2019. Berita hoaks itu menyerang kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Menurut mesin scrolling kami, ada 1.000 lebih konten hoaks yang berkaitan dengan konten politik dan beberapa instrumen pendukungnya, terkait partai, kampanye menjelang pilpres dan pileg ini," ucap Plt Kabiro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, Jumat 19 Oktober 2018.

Dari 1.000 berita hoaks yang tersebar, Kemenkominfo telah menutup sekitar 20 akun media sosial. Mereka dianggap sebagai akun yang diciptakan khusus untuk menyebarkan hoax.

"Dari lebih 1.000 tadi, sekitar 20 (diblokir). Data lengkap ada di kementerian. Ada 20 akun. Sudah koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, akun tersebut memang diciptakan untuk serang tokoh tertentu terkait pilpres dan pileg," ucap Ferdinandus.

Hoaks pertama yang menjadi isu nasional jelang pilpres adalah terkait Ratna Sarumpaet. Foto Ratna Sarumpaet babak belur menjadi pergunjingan dari mulut ke mulut warganet. Foto itu kali pertama diunggah akun @ayuning_2 yang belakangan dihapus setelah cuitannya bikin gaduh. Di grup pendukung Prabowo-Sandi, kabar Ratna diancam pemerintah segera saja beredar.

Kabar Ratna dipukuli segara saja ditanggapi para koleganya di grup tersebut. Ia lantas menguatkan kabar itu bahwa Ratna menjadi korban penganiayaan. Namun, sebagaimana kemudian kita tahu, kabar itu bohong belaka.

Ratna sejatinya menjalani operasi kecantikan dan bukan babak belur karena kekerasan. Kabar bohong yang juga dilahap mentah-mentah oleh Prabowo Subianto ini jadi pintu pembuka serangkaian hoaks menjelang Pemilihan Presiden 2019. Kabar bohong itu segara menampar kubu Prabowo Subianto.

Malam hari ia mengutuk pengeroyokan yang dialami Ratna seraya meminta kepolisian segera mengusut dan mengungkap dalang penyerangan. Sehari kemudian Prabowo meminta maaf kepada publik karena termakan hoaks. Meski banyak yang memuji, tetap saja seorang kandidat presiden gampang ditipu oleh kabar bohong jadi tamparan keras bagi pendukungnya sendiri.

Kasus hoaks Ratna Sarumpaet, bagaimanapun, adalah permulaan kabar bohong yang terus diproduksi selama Pemilu 2019.

Di media sosial, narasi-narasi perseteruan antara cebong dan kampret, julukan saling merendahkan bagi para pendukung kedua kubu, makin meruncing. Belakangan, kabar bohong itu menjadi olok-olokan para cebong menyerang kampret, begitupun sebaliknya.

Jumlah hoaks terus meningkat mendekati 17 April 2019. Pada Januari 2019, sebagaimana data dari Kominfo, ada 175 hoaks, bertambah dua kali lipat pada Februari (353) dan makin naik pada Maret (453). Dari 453 berita hoaks pada bulan lalu, ada 50 hoaks memakai kata "Jokowi".

Sebaliknya, ada 26 hoaks menggunakan nama "Prabowo Subianto". Hoak-hoaks itu bertujuan untuk menyerang kedua calon, yang bisa dianggap menguntungkan dan merugikan. Seperti yang direkam Kominfo, Prabowo diserang hoaks yang ujungnya buat menarik dukungan. Misalnya, kabar bohong yang beredar pada 4 Maret 2019 bahwa selebritas Cinta Laura mendukung Prabowo. Kabar bohong lain adalah "Prabowo-Sandi Unggul di Survei Asing".

Adapun hoaks terhadap Jokowi cenderung bernada negatif. Selain diisukan "antek aseng dan asing", "mengkriminalisasi ulama", Jokowi juga dinarasikan sebagai "anti-Islam". Belakangan, sejak Januari hingga Maret 2019, narasi-narasi hoaks yang dituduhkan ke Jokowi makin mengerucut, yakni "Berlaku Curang" dalam Pilpres 2019.

Narasi itu ingin membentuk persepsi bahwa jika Jokowi menang, sudah pasti karena bermain curang. Narasi bohong ini misalnya, "Kades hingga Gubernur Tidak Boleh Netral, Harus Turuti Kemauan Pak Jokowi," atau "Polisi Bentuk Tim Buzzer Dukung Jokowi," serta "Polres Sleman Bantu Jokowi Kampanye".

Berikut 10 kabar hoaks yang sempat viral di media sosial dan dicatat Liputan6.com:

1. Foto Salam Dua Jari di Millenial Road Safety Festival

Beredar postingan di media sosial Facebook foto acara Millennial Road Safety Festival yang diadakan oleh Polresta Serang di alun-alun Barat Kota Serang, dalam foto tersebut para penonton mengangkat tangan dan berpose dua jari. Faktanya Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kombes.

Pol Wibowo menegaskan kegiatan Millennial Road Safety Festival tidak ada kaitannya dengan politik, baik pileg maupun pilpres. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengkampanyekan dan mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas khususnya kepada generasi millenial dan masyarakat pada umumnya. Kombes.

Pol Wibowo mengatakan "Saya sudah sudah lihat foto yang tersebar di medsos itu dan saya menduga itu foto hasil rekayasa. Apalagi panggung kegiatan yang digelar Polres Serang Kota pada acara MRSF tidak sama dengan foto tersebut.

2. Quick Count di Metro TV Prabowo Menang

Telah beredar postingan di media sosial dan pesan berantai yang menampilkan tayangan hasil Quick Count hasil Pemilihan Umum 17 April 2019 pada laman berita Metro TV. Disebutkan bahwa data yang ditampilkan pada tayangan Metro TV hasilnya memperlihatkan bahwa suara terbanyak ada pada Pasangan Calon nomor urut 02, yaitu Pasangan Prabowo-Sandi.

Terkait hal tersebut, pihak Metro TV sudah memberikan klarifikasinya melalui web dan akun Instagram resminya. Pihak Metro TV menyatakan bahwa terjadi kesalahan teknis dalam penayangan grafis data hasil sementara penghitungan cepat Pilpres 2019 pada pukul 15.12 WIB.

Dalam tayangan tersebut terdapat perbedaan data grafis dengan election ticker yang muncul di layar.

3. Bukan Lembaga Survei

Hoaks Mereka Bukan Lembaga Survei Tapi Timses Jokowi. Dok: KemkominfoTelah Beredar sebuah postingan Photo di media sosial tentang beberapa lembaga survei setelah PEMILU 2019 kemarin, karena dianggap berpihak kepada salah satu Capres dalam narasinya mengatakan "Mereka bukan lembaga survei tapi timses Jokowi, Pendukung Prabowo di harap tenang".

Faktanya, Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU sudah mengumumkan bahwa pada pemilu 2019 ini sudah ada 40 lembaga survey yang terverifikasi, yang bisa dijadikan acuan masyarakat melihat hasil quick count, karena lembaga survei tersebut tidak berpihak kepada Capres manapun.

40 lembaga survey yang terverifikasi tersebut salah satunya adalah Penelitian dan Pengembangan Kompas, Indo Barometer, Charta Politika Indonesia, Poltracking Indonesia.jadi 4 lembaga survei yang ada dalam postingan tersebut adalah termasuk lembaga survei yang terverifikasi dan bukan Timses Jokowi.

4. Prabowo Menang di 6.000 TPS Bekasi

Sebuah akun Twitter @m_mirah, atas nama Mirah Sumirat menulis bahwa Prabowo-Sandi menang telak di Bekasi. Melalui cuitan yang diunggah pada 17 April 2019, ia menyampaikan kemenangan telak Prabowo-Sandi di Bekasi. “Hasil laporan anggota di berbagai wilayah Kota Bekasi jumlah TPS ada lebih dari 6000 an dan hampir lebih dari 70% pasangan 02 menang per tanggal 17 april 2019 pukul. 15.00wib,” begitu ia tulis di akun Twitternya.

Menurut penelusuran, yang disampaikan oleh akun @m_mirah itu mengandung informasi yang keliru. Ia mengatakan, jumlah TPS di Bekasi ada lebih dari 6.000-an, tapi faktanya, dilansir dari akun resmi KPUD Kota Bekasi, total jumlah TPS di Bekasi hanya 3.030 TPS bukan 6.000 TPS. 5. Surat Suara Sudah Tercoblos untuk Paslon 01

Beredar video mengenai surat suara untuk 01 sudah tercoblos di Kalimas 1 Madya Pabean Cantian Surabaya. Video berdurasi hampir satu menit itu menampilkan petugas KPPS yang mengatakan bahwa sejumlah surat suara telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Adapun faktanya, dilansir dari detiknews.com surat suara yang disebut bukan tercoblos melainkan rusak. Hasanudin sebagai Panwas Kelurahan Nyamplungan menjelaskan, "Ada lima lembar surat suara untuk pilpres yang rusak tapi ini sudah clear oleh saya sebagai panwas dan dibantu oleh pengawas TPS. Saksi yang hadir anggota KPPS dan PPK mengklarifikasi membuktikan bahwa surat suara tersebut memang rusak".

6. Sandiaga Uno diusir Prabowo

Ketidakhadiran Sandiaga Uno pada konferensi pers kedua dan deklarasi kemenangan yang digelar Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 17 April 2019 rupanya menyisakan banyak pertanyaan. Beberapa isu dihembuskan bahwa Sandiaga Uno diusir oleh Prabowo lantaran tidak setuju dengan adanya deklarasi kemenangan. Tim Sandiaga, Yuga Aden Penuturan menuturkan bahwa ketidakhadiran Sandiaga Uno adalah lantaran Sandi dalam keadaan sakit.

Yuga menuturkan, Sandiaga sudah mengalami penurunan kondisi kesehatan ketika mengisi kegiatan di Media Center Jl Sriwijaya, Jaksel. Hingga kini, tubuh Sandiaga disebutkan masih sakit.

7. "Quick Count" Bentuk Kecurangan Hasil Pemilu

Beredar postingan di twitter dengan akun @greenblackcyber membuat kicauan yang menginformasikan cara kerja hasil hitung cepat. Dalam twitnya, pemilik akun mengungkapkan bahwa lembaga survei sengaja memenangkan salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengalihkan perhatian publik dan memancing emosi paslon lainnya.

Hal itu bertujuan untuk membuat kecurangan pada hasil Pemilu. Berdasarkan penelusuran, hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei hanya menggunakan sejumlah suara dari beberapa tempat pemungutan suara (TPS) sebagai sampel.

Sementara, hasil real count yang dilakukan oleh KPU menggunakan seluruh suara yang terkumpul dari semua TPS se-Indonesia. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, hasil quick count bukan hasil resmi pemilu. Oleh karena itu, lembaga survei harus mengumumkan dengan jelas persentase sampel yang sudah diambil dari angka yang dimunculkan tersebut.

8. Prabowo-Sandi Menang Mutlak Exit Poll Luar Negeri

Hasil Exit Poll TPS2 di Luar Negeri menunjukan kemenangan mutlak 02 Di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand.Buat grup WA di setiap jenjang penjumlahan C1 dari kecamatan sampai KPU Daerah, merekap bersama hingga hasil penjumlahan dapat diketahui hari itu juga, untuk menjaga kesesuaian hasil di TPS dengan rekapitulasi akhir oleh KPU.

Adapun hasil exit poll itu disebut berasal dari hasil pemilu di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Jerman, Amerika Serikat, dan Iran.Dilansir dari Tribunnews.com, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengatur regulasi mengenai exit poll hasil pemilu luar negeri.

Dengan demikian, hasil exit poll yang dicantumkan dalam akun Twitter itu tidak memiliki dasar, baik secara regulasi maupun kelembagaan yang melakukannya.hasil exit poll tersebut, baik secara positif maupun negatif. Hasil exit poll tersebut belum dipastikan kebenarannya, sebab exit poll menunjukkan hasil berbeda.

Satu hasil exit poll memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf, lainnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

9. Amien Rais Tak Percaya Konstitusi

Telah beredar postingan di media sosial facebook tentang Amien tak percaya Mahkamah Konstitusi. Ali menyatakan “ini bentuk provokasi yang nyata dan upaya mendelegitimasi KPU secara sistematis. Sangat disayangkan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang tokoh reformasi bangsa. Pernyataan itu seakan menarik mundur kembali bangunan demokrasi.

Faktanya berita itu salah. Amien Rais membantah tuduhan kepada kubunya terkait adanya upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab pemilu."Kami seringkali dituduh melakukan upaya mendelegitimasi KPU.

Sesungguhnya kita justru mengupayakan agar pemilunya legitimate," kata Amien dalam diskusi soal daftar pemilih tetap (DPT) di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

10. Syekh Ali Jaber Dukung Jokowi

Beredar sebuah postingan di media sosial facebook sebuah foto Syekh Ali Jaber bersama Joko Widodo. Dalam postingan foto tersebut dengan narasi setelah Abdul Somad, Syekh Ali Jaber dukung Jokowi. Faktanya Syekh Ali jaber menyesalkan fotonya bersama Presiden Joko Widodo dijadikan bahan hoax.

Syekh Ali jaber membenarkan sempat berfoto bersama dengan jokowi pada acara maulid di Palembang pada 24 November 2018.Syekh Ali Jaber memberikan klarifikasi lewat akun instagramnya yang sudah terverifikasi, beliau mengunggah tangkapan layar suatu situs yang menampilkan fotonya bersama Jokowi.

Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa beliau berfoto dengan Jokowi tidak sendirian, melainkan bersama orang tua angkatnya, KMS H Abdul Halim Ali.Syekh Ali Jaber juga menjelaskan bahwa dirinya berfoto bersama Presiden RI, bukan foto bersama capres 2019, untuk Pilpres 2019.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, Rabu 17 April 2019. Pilpres tahun ini digelar di 810.329 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 34 Provinsi dengan total pemilih mencapai 190.779.969 orang.

Selepas siang, sejumlah lembaga survei mulai menampilkan hasil quick count atau hitung cepat mereka. Hingga tengah malam atau saat penghitungan sudah mendekati 100 persen, hasil yang muncul memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil quick count pemilu 2019 dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 masih menguasai. Mereka unggul dengan kisaran 52,40 persen. Sementara itu, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ada di posisi tertinggal dengan raihan 45,27 persen.

Hasil hitung cepat yang dilakukan Poltracking tidak memiliki perbedaan yang mencolok dari KedaiKOPI. Jokowi memimpin dengan 55,12 persen. Sementara itu, Prabowo memiliki 44,88 persen dengan 97,80 persen data valid.

Perolehan suara Jokowi dan Ma'ruf Amin berdasarkan hasil quick count Charta Politika juga masih dalam kisaran yang sama. Pasangan "petahana" memiliki 54,32 persen. Mereka mengungguli Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang hanya memiliki 45,68 persen. Data yang sudah masuk mencapai 97,95 persen.

Data masuk hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang telah mencapai 99.55 persen memperlihatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan perolehan 55.77 persen suara. Sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) mengumpulkan 44.23 persen suara.

Hasil lainnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menyatakan Prabowo-Sandi meraih suara sebesar 45,12 persen, sedangkan Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres nomor urut 01, meraih suara 54,88 persen.

Lembaga survei Indo Barometer, mendapatkan hasil perolehan suara Prabowo mencapai 45,86 persen, sedangkan 54,14 persen untuk Jokowi.

Jokowi juga unggul dalam hasil hitung cepat Litbang Kompas. Capres nomor urut 01 ini meraih suara 54,36 persen, sedangkan Prabowo perolehan suaranya 45,64 persen.

Sementara untuk hasil quick count Populi Center, Prabowo juga tertinggal dengan perolehan suara 46,06 persen, sedangkan Jokowi meraih suara 53,94 persen.

Kendati mayoritas lembaga survei mencatat hasil kemenangan untuk Jokowi-Ma'ruf di hitung cepat, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim pihaknya menang versi hitung cepat dan exit poll internal Prabowo-Sandi. Ia pun mengajak pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Hasil exit poll, kita menang 55,4 persen dan hitung cepat pun kita menang 52,2 persen," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Prabowo meminta para relawan dan pendukung Prabowo-Sandi mengawal kemenangan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di kecamatan. Prabowo juga menyoroti adanya hasil lembaga survei tertentu yang bekerja untuk satu pihak dan menggiring opini seolah-olah pihaknya kalah.

"Para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk lakukan tindakan anarkis, fokus kawal kotak suara karena itu kunci kemenangan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono mengklaim berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan internalnya, pasangan Prabowo-Sandi unggul sebesar 55,4 persen dan Jokowi-Ma'ruf 42,8 persen.

"Hasilnya, Prabowo-Sandi 55,4 persen, Jokowi-Ma'ruf 42,8 persen, dan sisanya tidak memberikan jawaban," kata Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Dia menjelaskan exit poll itu dilakukan di 5.475 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 492 kab/kota dan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sugiono mengatakan pihaknya melakukan pemantauan sejak TPS melakukan pemungutan suara.

Selain dianggap sukses mengajak pemilih datang mencoblos di bilik suara, Pemilu 2019 juga menyisakan kisah pilu. Ratusan orang yang bertugas menyukseskan pemilu meregang nyawa karena kelelahan. Panjangnya proses pencoblosan hingga penghitungan membuat fisik mereka tak kuat lagi.

Secara keseluruhan, petugas yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.

Berdasarkan data KPU, dua pekan usai hari pencoblosan, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.

Jumlah itu bertambah dari hari sebelumnya yaitu 424 orang. Begitu pula dengan petugas yang sakit juga bertambah dari hari sebelumnya yang mencapai 3.668 orang.

Anggota KPU Eni Novida Ginting mengatakan pihaknya akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang sakit maupun meninggal. Bagi petugas yang meninggal, KPU memberikan Rp 36 juta per orang.

Sedangkan untuk petugas KPPS yang mengalami cacat, KPU memberikan bantuan sebesar Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang.

Sementara Bawaslu mencatat jumlah petugas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang meninggal dunia selama melaksanakan tugasnya sebanyak 92 orang.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, 92 anggota Panwaslu dari sejumlah daerah itu meninggal saat melaksanakan tugasnya dalam mengawasi pemilu serentak.

"Sebanyak 92 orang ini terdiri atas 74 laki-laki dan 18 perempuan," kata Abhan.

Selain itu, sebanyak 398 orang masih rawat inap di rumah sakit, 1.592 rawat jalan, 250 orang mengalami kecelakaan, 14 orang cacat tetap, dan 14 petugas mengalami keguguran.

Abhan menyebut anggota panwaslu yang meninggal sebagai pahlawan dan pejuang demokrasi. Mereka telah melakukan pengawasan Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya.

Bawaslu memberikan santunan dan piagam penghargaan kepada petugas yang wafat. Besaran santunan itu sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Kementerian Keuangan. Untuk korban meninggal dunia diberi Rp 36 juta ditambah santunan dari internal Bawaslu.

Sementara Mabes Polri mencatat anggotanya yang tewas saat mengamankan Pemilu 2019 hingga 29 April 2019 lalu berjumlah 22 orang. Anggota Polri yang meninggal dinilai keletihan karena mengawal proses panjang Pemilu.

"Personel Polri yang gugur pada tahapan pengamanan Pemilu 2019 sampai hari ini 22 orang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri.

Asep menuturkan Polri akan memberikan hak para personel Polri yang gugur tersebut. Para personel Polri yang gugur tersebut bakal mendapatkan asuransi risiko kematian, santunan, dan beasiswa untuk anaknya.

Selain itu, para personel yang gugur tersebut juga akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa.

Selasa 21 Mei 2019 dinihari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden yang menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang, mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pengumuman itu dikeluarkan sesudah KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN.

Menurut KPU, jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan saingan mereka, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, adalah 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf menang di 21 provinsi: Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung.

Mereka juga unggul di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Sisanya, 13 provinsi lainnya dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga, termasuk Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, dan Sulawesi Tenggara.

Ketua KPU Arief Budiman menggarisbawahi bahwa yang ditetapkan pada Selasa dini hari adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Adapun penetapan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilakukan tiga hari sesudah pengumuman hasil rekapitulasi ini guna memberikan kesempatan kepada pasangan calon atau partai politik yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional yang dikeluarkan sehari lebih awal dari jadwal semula pada Rabu 22 Mei 2019 itu lantas mengundang kontroversi. Kubu Prabowo-Sandiaga mengaku dibuat terkejut dengan pengumuman KPU itu.

"Kami terkejut, kaget, karena KPU mempercepat proses penghitungan, rekapitulasi suara secara manualnya dan diumumkan dini hari tadi," ungkap Wakil Ketua Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

Lagi pula, ia beralasan, masih terdapat sejumlah perkara yang diajukan ke Bawaslu sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Sisa perkara itu belum disidangkan oleh Bawaslu. Namun, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari punya alasan.

"KPU tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi, begitu rekapitulasi selesai, kita tetapkan secara nasional, supaya tidak menunda-nunda pekerjaan," tutur dia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penetapan hasil pemilu wajib dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Batas waktu tersebut yaitu tanggal 22 Mei 2019 seperti rencana semula.

Yang jelas, Prabowo menyatakan menolak hasil penghitungan suara KPU dan tim hukumnya menyatakan akan mengajukan sengketa ke MK.

Setelah menggelar sidang marathon sepanjang 14-24 Juni 2019, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis 27 Juni 2019. Kesimpulannya, Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan yang diajukan dalam gugatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Anwar Usman di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, tepat pukul 21.15 WIB.

MK menilai bukti-bukti maupun dalil yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak kuat sehingga seluruh permohonannya ditolak. Salah satu bukti dari kubu paslon 02 yang ditolak MK terkait dengan tuduhan pelanggaran netralitas aparat negara di Pilpres 2019.

"Baik [dari] bukti surat, tulisan, video, maupun saksi Rahmadsyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara," kata hakim Aswanto.

Soal aparat kepolisian ditugaskan untuk menyosialisasikan program pemerintah, menurut pertimbangan Mahkamah, hal itu juga wajar dilakukan. Tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktrur, sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan aparat negara juga dinilai tidak terbukti oleh MK.

"Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak berdasar menurut hukum," kata hakim Wahiduddin Adams.

Menurut Wahiddudin, tidak ditemukan keterkaitan tindakan aparatur negara dengan perolehan suara masing-masing paslon. Padahal, salah satu ciri kecurangan TSM adalah ada keterkaitan satu kasus dan kasus lain yang berskala nasional, dan berhubungan dengan perolehan suara secara langsung.

Dalil kubu 02 bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri menjadi bagian dari penggunaan APBN untuk politik uang di Pilpres 2019 juga ditolak MK.

"Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Arief Hidayat.

Arief menyatakan dalil kubu Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon juga tidak menunjukkan maupun membuktikan ada korelasi antara penggunaan APBN dengan penggalangan suara pemilih.

"Sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengakui dalil tersebut sebagai money politic. Hal itu juga tidak memengaruhi perolehan suara yang merugikan pemohon," ujar Arief.

MK juga menilai dugaan pengurangan suara Paslon 02 dan penambahan bagi Paslon 01 tidak terbukti. Hakim MK, Enny Nurbaningsih menyebut, perubahan di Situng KPU, bukan berarti ada kecurangan atau kehilangan suara pada paslon pilpres. Apalagi Situng tidak bisa mempengaruhi hasil pilpres.

Bukti video pun diragukan kebenarannya oleh MK. Video tersebut merekam pembukaan kotak suara di tempat parkir sebuah gerai minimarket Alfamart. Kubu 02 menilai video itu merupakan salah satu bukti kecurangan di Pilpres 2019.

"Validitas video itu diragukan," kata hakim Aswanto.

Aswanto mengatakan validitas video itu diragukan karena tidak ada keterangan soal waktu peristiwa terjadi. Kubu paslon 02 juga tidak menunjukkan siapa petugas yang terekam dan lokasi peristiwanya.

"Pemohon [juga] tidak menjelaskan apa hubungannya dengan perolehan suara yang diperoleh paslon 01 atau paslon 02," ujar Aswanto.

Dalil pemohon soal selisih suara sah Pilpres 2019 dengan pemilihan anggota DPD yang mencapai 15 juta juga ditolak. Dalil tersebut dinilai MK tidak masuk akal sebab pilpres tidak bisa dibandingan dengan pemilihan DPD maupun pilkada.

Adapun dalil kubu Prabowo-Sandi terkait adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman sebanyak 22.034.193, yang diklaim merugikan paslon 02, juga dianggap tidak terbukti.

"Dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan meyakinkan kepada Mahkamah bahwa pemilih itu [di DPT siluman] telah menggunakan hak pilihnya dan merugikan pemohon," Saldi menegaskan.

Demikian pula soal dalil pemohon bahwa Cawapres 01 Ma'ruf Amin layak didiskualifikasi. Majelis MK menilai Ma'ruf tidak melanggar ketentuan meski belum mundur dari posisi Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Mandiri Syariah, saat maju sebagai peserta Pilpres 2019. Majelis Hakim MK menyatakan dua bank syariah tersebut bukan termasuk BUMN.

Berselang tiga hari kemudian, Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi jadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu 30 Juni 2019 sore.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01, saudara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024," kata Ketua KPU Arief Budiman.

"Keputusan ini ditetapkan di Jakarta 20 Juni 2019," tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin yang memenuhi gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Jokowi-Ma'ruf mengalahkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat suara 68.650.239 atau 44,50 persen.

Dalam penetapan ini Jokowi dan Ma'ruf hadir dengan pakaian putih. Mereka disediakan bangku khusus di bagian depan. Sementara lawannya, Prabowo-Sandi, tidak hadir. Kursi untuk mereka kosong.

Jokowi dan Ma'ruf lantas menerima surat keputusan dari Arief Budiman.

Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres RI 2019-2024 digelar Minggu 20 Oktober 2019, pukul 14.30 WIB. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wapres RI masa jabatan 2019-2024 pada Minggu (20/10/2019) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sidang Paripurna MPR pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini juga dihadiri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, serta calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

Turut hadir sejumlah tamu kehormatan negara sahabat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebutkan sekitar 17 kepala negara telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara ini. Sidang paripurna ini juga diikuti seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Pengamanan pelantikan presiden kali ini memang lebih ketat ketimbang 2014. Tahun ini, sebanyak 30.000 aparat dikerahkan atau lebih besar ketimbang 2014 sejumlah 25.000 aparat.

Aparat gabungan TNI dan Polri sejak Kamis telah menggelar apel pengamanan. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Monas mengatakan mulai Kamis seluruh prajurit yang bertugas diterjunkan ke area pengamanan lokasi.

Sebanyak 30 ribu personel dilibatkan dalam pengamanan ini. Susunan tugasnya, yakni: Ring 1 jadi tanggung jawab Pasukan Pengamanan Presiden, Ring 2 jadi tanggung jawab TNI, dan Ring 3 jadi tanggung jawab jawab TNI dan Polri serta unsur lainnya.

Tahun lalu, lingkup pengamanan terbagi dalam empat ring dengan jumlah personel sekitar 25.000. Tak hanya itu, pada pelantikan kali ini, sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup dan dialihkan seperti di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara.

Keamanan memang menjadi isu sensitif pada pelantikan Jokowi kali ini, karena digelar hanya beberapa hari berselang setelah seorang militan Islamis berusaha membunuh Menko Polhukam Wiranto di Serang, Banten. Wiranto ditikam oleh dua anggota kelompok ekstremis lokal yang terafiliasi dengan ISIS.

Sejak upaya pembunuhan itu, puluhan tersangka militan telah ditangkap dalam operasi di seluruh Indonesia. Pihak berwenang juga telah melarang demonstrasi massal karena khawatir pelantikan presiden akan diwarnai dengan serangan.

Susunan acara pelantikan Jokowi periode kedua ini juga sedikit berbeda dengan periode sebelumnya. Dari awal acara Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 - 2024 tidak terlalu jauh berbeda pada 2014.

Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 dimulai pukul 14.30 WIB diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.

"Setelah itu, pembukaan Sidang Paripurna oleh Ketua MPR," ujar Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah.

Berikutnya, pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Pimpinan MPR. Setelah pembacaan keputusan KPU, dimulailah prosesi Pengucapan Sumpah Presiden dan Pengucapan Sumpah Wakil Presiden pada pukul 14.56 WIB. Setelah pengucapan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pelantikan. Kemudian Pimpinan MPR menyerahkan Berita Acara Pelantikan.

Acara dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Wakil Presiden dari Jusuf Kalla ke Ma’ruf Amin. Selesai pengucapan sumpah dan pertukaran tempat duduk Wakil Presiden, Pimpinan MPR kembali melanjutkan Sidang Paripurna MPR.

Pertukaran tempat duduk Wapres JK ke Ma'ruf Amin ini yang menjadi perbedaan dengan acara pelantikan Jokowi saat periode pertama.

Saat dilantik pada 2014 lalu, seusai prosesi pelantikan, Jokowi-JK disambut oleh masyarakat yang sudah mempersiapkan kirab budaya. Jokowi-JK tidak langsung menuju Istana, tetapi menuju Bundaran HI untuk menemui masyarakat. Dari Bundaran HI, Jokowi diarak dengan kereta kencana menuju Monas.

Kondisi ini berbeda dengan saat ini, sejumlah ruas jalan ditutup dan penjagaan keamanan ditingkatkan. Tak ada lagi perta rakyat di sepanjang jalan menuju Istana.