Demokrat: Pansus Jiwasraya Sebuah Keniscayaan, Jika...

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat masih kukuh menunjukkan niatnya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya guna menangani dugaan mega skandal di tubuh perusahaan asuransi berpelat merah itu.

"Mendorong pembentukan Pansus meskipun bahwa di tingkat pimpinan masih terus dibiarkan dengan catatannya bahwa belum sempat masuk ke Bamus. Ini dikarenakan sedang mengevaluasi efektivitas berjalannya Panja di tiga Komisi, yaitu di komisi III, VI dan XI," kata Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus wakil dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. 

Herman menuturkan, Pansus Jiwasraya merupakan sebuah keniscayaan bila kita menginginkan hasil komprehensif dalam pengungkapan kasus tersebut. Dia melihat kerja Panja (Panitia Kerja) saat ini belum terkoordinasi dengan baik, kendati jika diukur secara kinerja, Herman tidak menampik bahwa kinerja Panja selama ini belum mengalami hambatan.

"Tapi kan tidak terkoordinasi antarbahasan yang sedang dibahas di masing-masing komisi. Rekomendasinya juga akan parsial," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Herman, hal-hal yang saling terkait kerja Panja tidak bisa saling menggali informasi.  Dia mencontohkan Komisi VI yang membutuhkan keterangan dari aparat penegak hukum. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan karena ini wewenang Komisi III.

"Pada sisi lain untuk menggali korporasi Komis III juga tidak bisa menggali dari korporasi. Karena ini menjadi dominannya Komisi VI. Oleh karenanya Pansus menjadi sebuah pilihan untuk bisa menuntaskan persoalan ini," jelasnya.

Kasus Jiwasraya menurut Herman bukanlah sebuah kasus main-main. Kasus ini sudah sewajarnya menyedot perhatian publik. Dia membandingkan kasus Jiwasraya dengan kasus Bank Century beberapa tahun silam.

"Apalagi Kejaksaan sudah merilis kerugian negara yg terus meningkat saat ini kurang lebih Rp 17 triliun. Ini kan besar sekali. Century saja dulu yang dianggap ada kerugian Rp 6 triliun ramainya luar biasa. Nah sekarang dengan Rp 17 triliun, masa kita diem-diem bae gitu ya," celetuk dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Keinginan Demokrat membentuk Pansus Jiwasraya bukan tanpa tudingan miring. Partai berlambang mercy itu dituding tidak komitmen akan sikapnya.

Pasalnya, di satu sisi partai itu gembar-gembor berniat untuk membentuk Pansus Jiwasraya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, di sisi lain Demokrat juga turut serta dalam tim Panja Jiwasraya yang ditentangnya.

Herman menjawab tudingan inkonsistensi tersebut dengan mengatakan bahwa kehadiran wakil partai di Panja tidak lain demi mengeritisi kinerja Panja jika ditemukan hal yang melenceng.

"Bahwa Panja itu hak konstitusional Komisi dan kita ikut tidak ikut, itu akan tetap berjalan gitu. Dan kalau kita kehilangan momentum di Komisi masing-masing tidak mendalami dan tidak mengritisi Jiwasraya, kan rugi itu," ucapnya.

Bagi Demokrat, kehadiran wakilnya di Panja merupakan sebuah cara untuk menggali informasi kinerja tim tersebut.

"Ini bagi kami adalah penggalian informasi. Tetapi bahwa kita commit bahwa Pansus itu adalah sebuah pilihan yang tapat," tegasnya.

Demokrat menilai, menuntaskan kasus di tubuh Jiwasraya bukan hanya menuntaskan kasus korupsi saja. Tapi juga turut untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, seperti asuransi.

"Dan menuntaskan Jiwasraya adalah menumbuhkan kepercayaan terhadap BUMN. Jiwasraya kan BUMN. Belum lagi kan persoalan Asabri. Kalau Jiwasraya diselesaikan dengan tuntas, saya yakin ini juga bisa menyelesaikan Asabri," tandasnya.