Polisi: Tak Ada Penutupan Jalan di Tol dan Arteri Jabodetabek

Liputan6.com, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, belum ada penutupan atau penyekatan jalan di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya, baik jalan arteri ataupun tol. Sehingga, kendaraan yang masuk dan keluar Jakarta masih normal.

"Sampai saat ini, tidak ada penyekatan atau penutupan lalu lintas baik di tol maupun di arteri di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya," kata Yusri saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Untuk melakukan penutupan jalan tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat soal pembatasan akses transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

"Kami di Polda Metro tidak akan melakukan penutupan atau penyekatan tanpa perintah pimpinan negara atau pimpinan kepolisian," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menambahkan, terkait Surat Edaran nomor 5 tahun 2020 tentang pembatasan penggunaan moda transportasi yang dikeluarkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, sejauh ini baru rekomendasi. Sehingga, pihaknya masih menunggu pemerintah soal hal tersebut.

"Selama belum ada perintah, bagi kami untuk laksanakan penutupan atau penyekatan arus lalu lintas baik masuk dan keluar Jakarta kami tidak akan melakukan. Sampai siang ini Jakarta normal, belum ada jalur-jalur ditutup atau disekat," ujar Sambodo.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi tengah menggodok berbagai opsi kebijakan agar masyarakat tidak melakukan mudik Lebaran 2020. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19.

"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jodi mengatakan, ada tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Pertama, bussines as usual, artinya mudik Lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik.

"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada presiden. Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Corona Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com