Mendagri Minta Pemda Libatkan Tokoh Adat Sosialisasikan Penerapan New Normal

Mendagri meminta pemda berkaca dengan Bali yang melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dalam penerapan protokol kesehatan.

oleh Yopi Makdori diperbarui 26 Jun 2020, 14:37 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2020, 14:34 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kepulauan Anambas, Kamis (4/6/2020). (dok Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kepulauan Anambas, Kamis (4/6/2020). (dok Kemendagri)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mensosialisasikan penerapan new normal atau tatanan kenormalan baru ke masyarakat. Hal itu dikatakannya saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/06/2020).

"Kita perlu menerapkan new normal, dan sekali lagi, langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran provinsi sebetulnya saya lihat sudah cukup memahami, persoalannya adalah bagaimana mensosialisasikan sampai ke garis bawah. Karena ini tidak gampang, apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, tidak gampang karena heterogen, individualistiknya tinggi," kata Tito.

Oleh sebab itu, Mendagri meminta pemerintah daerah berkaca dengan Bali untuk melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dalam penerapan protokol kesehatan selama new normal atau tatanan kenormalan baru dilaksanakan.

"Ini kita berkaca dengan kasus Bali. Kenapa bisa lebih terkendali? Karena sistem budaya dan sistem sosial masyarakatnya yang lebih homogen dan kemudian taat kepada para tokoh dan sistem desa adatnya yang kuat sekali, dan di situ ada pecalang-pecalang itu sangat luar biasa," ujar Tito.

Sementara di Surabaya, dia berharap juga bisa memanfaatkan kearifan lokal yang selama ini ada denga mencontoh seperti yang ada di Bali.

"Lantas, bagaimana di Surabaya, Jatim memanfaatkan local wisdom ini? Yang punya local wisdom adat setempat, bagaimana ketaatan kepada ustaz, kiai, kepada tokoh adat, ini perlu masuk ke situ," harap Tito.

"Yang kedua, yang daerah heterogen mau tidak mau menggunakan struktur formal yaitu dari bertingkat sampai dengan ke kampung RT/RW, mensosialisasikan bagaimana cara penanganan," lanjut dia.

Ditambahkannya, pelibatan swasta, di samping peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam penerapan protokol kesehatan selama penerapan new normal. Tak hanya itu, ia juga meminta Pemda mengkaji kemungkinan sanksi hukum atau sanksi sosial yang dapat dijatuhkan pada pelanggar penerapan protokol kesehatan selama new normal ini.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pilkada Serentak 2020

Tito Karnavian beserta Dirjen Otonomi Daerah, Plt. Dirjen Keuangan Daerah, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan tiba di Bandara Juanda Surabaya, Provinsi Jawa Timur hari ini Jumat (26/6/2020).

Kedatangan pimpinan di Lingkungan Kemendagri tersebut terkait penanganan Covid-19 dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jawa Timur. Kedatangan rombongan Mendagri tersebut disambut oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda di Lingkup Provinsi Jawa Timur.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya