HMI Jabar Minta Kapolri Usut Tuntas Kasus Kematian Brigadir J

Liputan6.com, Jakarta - Lingkar aksi Mahasiswa Islam, yang merupakan aliansi kader HMI Jawa Barat (Jabar) melakukan aksi pada Sabtu (3/9/2022) di Polrestabes Bandung.

Massa aksi HMI Jabar melakukan blokir jalan dimulai pada sore hingga malam hari menyebabkan Jalan merdeka, Bandung mengalami macet total.

Mereka mengecam penganiayaan kader HMI-wati Cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 1 September 2022, begitu juga yang terjadi di Bengkulu.

Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Jawa Barat Laladra Kusuma Dirga mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian tehadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM di beberapa daerah. Menurutnya, menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin Undang-Undang (UU).

"Kader HMI Jawa Barat, mengecam Keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," ujar Laladra melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).

Ia mengatakan bahwa tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata.

Hal tersebut dikatakannya dapat dilihat pada hal yang menghebohkan masyarakat Indonesia atas tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

"Tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata. Hal itu dapat dilihat pada tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana drama dimainkan," terang Laladra.

Laladra juga memaparkan bahwa keterlibatan puluhan anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana Ferdy Sambo itu menunjukkan bahwa institusi Polri sedang tidak baik-baik saja.

Selain itu, lanjut dia, munculnya sketsa atau bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan judi onlinenya, narkoba, tambang ilegal hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret para petinggi Polri bersama para pengusaha yang perkecimpung didunia usaha tersebut.

"Hal ini juga bisa dinilai sebagai Gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap Anggotanya, Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin Anggota bertindak tanpa sepengetahuan atasan," ucap Laladra.

Sehingga atas dasar itu, aliansi Kader HMI Jawa Barat meminta Kapolri harus bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader-kader HMI dalam aksi dominstrasi penolakan BBM diseluruh daerah.

"Tindakan represif saat penangan aklsi menandai gagalnya realisasi jargon Polri Presisi," kata dia.

Selain itu, Ia meminta Presiden Joko Widodo Untuk segera melakukan Reformasi Institusi Polri secara Total.

"Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya", sambungnya

Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat Judi Online/Darat, Narkoba dan Diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, Apabila benar ada keterkaitan Anggota Polri dalam skandal tersebut.

"Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," tutupnya.