4 Hal soal Jokowi Tunjuk Menko Luhut Fokus Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk fokus menangani kasus virus Corona Covid-19.

Setidaknya ada sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus Corona Covid-19 secara nasional. Luhut diberi waktu dua pekan menanganinya..

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian)," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 14 September 2020.

Tak sendiri, Jokowi juga menunjuk Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama dengan Luhut untuk menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Atas instruksi itu, Luhut pun segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Namun rupanya, penunjukan Luhut itu menuai polemik di masyarakat.

Berikut dereta hal soal penunjukkan Luhut untuk fokus menangani Corona Covid-19 dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan Presiden Jokowi untuk fokus menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional.

Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo diperintahkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian)," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 14 September 2020.

Atas instruksi itu, Luhut pun mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Dalam rapat koordinasi pula hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Luhut menjelaskan alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Ia juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan COVID-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

"Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi," terangnya.

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

"Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik," tegasnya.

Luhut menambahkan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.

"Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki," katanya yang dikutip dari Antara.

Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Presiden Jokowi pasti sudah memiliki pertimbangan matang atas penunjukan Luhut.

"Saya pikir mungkin Pak Jokowi mempunyai beberapa pertimbangan dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini yang grafiknya naik, memang diperlukan beberapa pembagian-pembagian tugas saya pikir," kata Dasco di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2020.

Dasco menilai tingginya penyebaran Covid-19 di beberapa provinsi memang membuat perlunya bantuan atau energi tambahan dari pusat.

"Karena komite gugus tugas Covid-19 juga sekaligus bertugas untuk pemulihan ekonomi nasional, mungkin diperlukan energi tambahan, sehingga Presiden memberikan tugas kepada Menko Maritim untuk ikut andil dalam pemberantasan Covid-19," ujarnya.

Politikus Gerindra itu menyebut penunjukan Luhut mengurus 9 provinsi tak perlu dibuat menjadi polemik.

"Saya pikir itu enggak usah dibikin polemik. Karena Presiden sebagai penanggungjawab tentunya mempunyai pertimbangan sendiri," tandas Dasco.

Jokowi meminta Luhut menurunkan kasus harian Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian Covid-19 di 9 provinsi tersebut. Bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Luhut diberi waktu 2 minggu untuk menanganinya.

Dia menunjuk Luhut memimpin penanganan Covid-19 bukan tanpa alasan. Hal itu didasarkan kepercayaan Jokowi karena selama ini Luhut selalu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikannya dengan baik.

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian saat dihubungi, Rabu 16 September 2020.

Selain itu, Luhut merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara organisasi, dia memiliki wewenang menangani Covid-19.

"Artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif," ucap Donny.

Donny menjelaskan, penunjukkan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden sehingga tidak perlu dipeributkan.

Dia juga menilai penunjukkan Luhut merupakan hal wajar karena Jokowi selalu memberikan tugas sesuai kemampuan yang setiap menterinya.

Terlepas adanya Menteri Kesehatan dan Wakil Komite lainnya, Donny mengatakan Jokowi percaya terhadap kemampuan eksekusi Luhut menekan kasus harian Covid-19 di 9 provinsi.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resources yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi tersebut," jelas Donny.

Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk memimpin penanganan kasus Covid-19 terbesar yang terjadi di sembilan provinsi di Indonesia.

"Langkah dan penunjukan Pak Jokowi ini sangat tepat," kata Maruarar saat dihubungi beberapa saat lalu.

Maruarar menjelaskan, Luhut Pandjaitan merupakan menteri senior yang sangat dipercaya Jokowi. Luhut juga memiliki rekam jejak dan pengalaman yang sangat panjang di dalam pemerintahan. Tak heran bila Luhut memiliki jaringan yang sangat luas, bukan hanya di TNI dan Polri, melainkan juga di kalangan sipil baik pusat maupun daerah.

"Pak Jokowi pasti menunjuk Pak Luhut dengan pikiran yang matang dan berbasis pada kompetensi Pak Luhut, yang punya kompetensi intelektual dan bila kerja selalu tuntas," jelas Maruarar.

Sosok Luhut juga, sambung Maruarar, merupakan sosok yang diperlukan Jokowi dalam melakukan berbagai gebrakan, terutama dalam peningkatan disiplin. Luhut dipastikan akan menjalankan tugas ini dengan tuntas.

"Aturan soal protokol kesehatan kan sudah jelas. Butuh seseorang yang mampu membumikan dan merealisasikan di lapangan," jelas Ara, demikian ia disapa.

Apalagi, lanjut Ara, Luhut didampingi Doni Monardo yang selama ini juga dikenal sebagai tentara yang matang dan intelektual. Doni juga memiliki pengalaman yang memadai dengan wawasan yang juga komprehensif.

"Doni juga sosok yang sangat rendah hati dan bisa bekerja dengan banyak pihak. Luhut dan Doni merupakan dua kombinasi yang tepat. Ini bagian dari jurus jitu Jokowi dalam memilih orang," demikian Ara.