Jokowi Minta Organisasi Keagamaan Dilibatkan di Sosialisasi Vaksin Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menteri untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Menurut dia, ormas keagamaan dapat menjelaskan serta meyakinkan umat soal manfaat dan kehalalan vaksin virus corona.

"Libatkan dari awal majelis dan organisasi keagaamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas lainnya. Terutama manfaat vaksin dan meyakinkan umat mengenai kehalalan mengenai vaksin," jelas Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (26/10/2020).

Selain itu, dia mengingatkan para menteri untuk menyiapkan strategi komunikasi publik saat menjelaskan soal vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan strategi komunikasi.

"Dijelaskan komperehensif ke publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di berbagai media yang ada," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan beberapa jenis vaksin COVID-19. Lima di antaranya adalah Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, dan AstraZeneca.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi meminta menterinya memastikan keamanan vaksin corona dengan memeperhatikan data-data science dan kesehatan. Pasalnya, hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah melakukan vaksinasi.

"Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini," tutur dia.

Adapun kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III, sebelum diproduksi secara besar-besaran. Pemerintah awalnya berencana mulai menyuntikkan vaksin pada November 2020. Namun, kemungkinan rencana tersebut gagal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan vaksin ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan belum mendapatkan izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).