Kajian Indef: 7 Menteri Kabinet Jokowi Ini Mendapat Sentimen Negatif Publik

Indef Datalyst Center, merilis hasil kajiannya terkait sentimen tentang kinerja pemerintah di mata publik.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 15 Nov 2020, 21:21 WIB
Diterbitkan 15 Nov 2020, 21:21 WIB
Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melalui Indef Datalyst Center, merilis hasil kajiannya terkait sentimen tentang kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam kajian yang dilakukan dengan pengumpulan data dari Juli sampai 13 November 2020 ini, menempatkan tujuh menteri kabinet Jokowi yang mempunyai sentimen paling negatif di mata publik.

Peneliti senior Indef, Didik J Rachbini menuturkan, ada beberapa alasan tujuh menteri di kabinet Jokowi ini mendapat sentimen negatif.

"Tujuh menteri mempunyai sentimen paling negatif di publik karena kebijakan, kiprah, perilaku, dan pernyataannya," kata Didi dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Minggu (15/11/2020).

Berikut tujuh menteri di kabinet Jokowi yang mendapatkan sentimen negatif:

1. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapatkan sentimen negatif sebesar 74%;

2. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendapatkan sentimen negatif sebesar 57%;

3. Menteri Kominfo Johnny G Plate mendapatkan sentimen negatif sebesar 55%;

4. Menteri Agama Fachrul Razi mendapatkan sentimen negatif sebesar 53%;

5. Menteri KKP Edhy Prabowo mendapatkan sentimen negatif sebesar 47%;

6. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mendapatkan sentimen negatif sebesar 44%; dan

7. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapatkan sentimen negatif sebesar 44%.

Dalam kesimpulannya, Didi menyebut, pemerintahan Jokowi selama hampir setahun ini, lebih banyak menciptakan kontroversi.

"Pemerintah selama hampir setahun ini lebih banyak menciptakan kontroversi yang tidak perlu, tidak produktif, bahkan mengganggu kinerjanya selama ini, seperti terlihat dari masalah utama di negeri ini pandemi yang tidak tertangani, kebijakan yang tidak berhasil," jelas Didi.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Metode Penelitian

Perlu diketahui, riset big data ini dilakukan pada kurun pengumpulan data sejak bulan Juli sampai 13 November 2020 dan berhasil mengumpulkan 2,18 juta informasi dan data berupa percakapan tentang presiden, wakil presiden, menteri.

Metode sistem big data ini Ini menjadi metodologi riset komplementer INDEF selain metode riset, yang sudah biasa dilakukan oleh INDEF, seperti survai, analisis data sekunder, metode kualitatif, focus group discussion, dan lain-lain.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya