Pertarungan 3 Srikandi di Pilkada Jatim, Tekad Risma & Luluk Rebut Posisi Khofifah

INFOGRAFIS: Potensi Sengketa Hasil Pilkada 2020 dan Jalur Hukum

Pasangan calon peserta Pilkada 2020 yang merasa tak puas dengan hasil resmi rekapitulasi KPU bisa menempuh jalur hukum. Namun, jangan mengerahkan massa.

oleh Anri SyaifulTriyasni diperbarui 12 Des 2020, 09:00 WIB

Diterbitkan 12 Des 2020, 09:00 WIB

Banner Infografis Potensi Sengketa Hasil Pilkada 2020 & Jalur Hukum. (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Perhelatan akbar Pilkada 2020 telah berlangsung serentak di 269 daerah pada Rabu 9 Desember 2020. Kendati demikian, pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah itu berpotensi adanya sengketa Pilkada 2020.

Menurut Abhan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, pasangan calon peserta Pilkada 2020 yang merasa tak puas dengan hasil resmi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa menempuh jalur hukum.

Abhan menjelaskan, setiap pasangan calon atau paslon mempunyai hak untuk menyatakan keberatan di Pilkada 2020. Ia pun mengingatkan paslon jangan mengerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan.

Apa saja potensi sengketa hasil Pilkada 2020? Bagaimana jalur hukumnya? Simak dalam Infografis berikut ini: