Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Survei Indikator: Contoh Vaksinasi Covid-19 oleh Jokowi Hanya Turunkan Penolakan 2 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengatakan bahwa program vaksinasi COVID-19 di Indonesia harus selesai tahun ini.

oleh Ika Defianti diperbarui 21 Feb 2021, 16:57 WIB

Diterbitkan 21 Feb 2021, 16:57 WIB

Presiden Jokowi Jalani Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjalani penapisan kesehatan saat mengikuti vaksinasi COVID-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Suntikkan pertama untuk mengenalkan vaksin dan kandungan di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh. (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 32,1 persen masyarakat menyatakan kurang bersedia untuk vaksinasi Covid-19. Sedangkan 15,8 persen sangat bersedia dan 39,1 persen cukup bersedia untuk menerima vaksin.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pada Minggu (21/2/2021).

"Lalu 8,9 persen masyarakat menyatakan sangat tidak bersedia untuk divaksin Covid-19, dan 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab," kata Burhanuddin dalam diskusi daring.

Dia menjelaskan, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menurunkan angka penolakan terhadap vaksinasi. Sebab, contoh vaksinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya memberikan efek penurunan penolakan sebesar 2 persen.

Berdasarkan survei sebelumnya pada Desember 2020, lanjut dia, sebanyak 43 persen responden tidak bersedia atau sangat tidak bersedia melakukan vaksinasi.

"Efek Presiden Jokowi ada, tapi hanya 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia," ucapnya.

Burhanuddin menyatakan, dari 41 responden yang tidak bersedia divaksin, sebanyak 54,2 persen di antaranya beralasan vaksin Covid-19 mungkin ada efek samping yang belum ditemukan atau tidak aman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eek Vaksinasi

Lalu, 27 persen menyatakan vaksin tidak efektif, dan 23,8 persen menyatakan tidak membutuhkan vaksin karena merasa sehat. Kemudian sebanyak 17,3 persen menyatakan tidak mau membayar untuk mendapatkan vaksin.

"Lalu 10,4 persen menyatakan vaksin mungkin tidak halal, sebanyak 5,9 persen menyatakan banyak orang yang akan mendapatkan vaksin sehingga tidak perlu ikut, dan 3,1 persen menyatakan tidak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin," jelasnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 1-3 Februari 2021, dengan 1.200 responden menggunakan metode simple random sampling. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.

Survei dilakukan dengan menelepon 1.200 responden, yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung dalam rentang 2 Maret 2018-Maret 2020.

Lanjutkan Membaca ↓