Demokrat KLB Sumut: Keterlibatan Pemerintah dalam Kudeta Parpol Tercatat di Era SBY

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), M Rahmad menuding di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kali pertama pemerintah mengkudeta kepemimpinan di partai politik.

"Jadi keterlibatan pemerintah ke dalam kudeta partai politik itu tercatat adalah ketika era Pemerintahan Pak SBY, bukan sekarang," kata Rahmad dalam sebuah sesi webinar, Selasa (9/3/2021).

Rahmad menuduh SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden sekaligus ketua dewan pembina Partai Demokrat, mengkudeta kepimpinan Anas Urbaningrum di partai itu.

Menurutnya saat itu sangat sulit membedakan posisi SBY sebagai Presiden dan ketua dewan pembina partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

Hal itu sekaligus membantah tudingan dari Partai Demokrat kubu Cikeas yang menganggap adanya intervensi Istana dalam sebuah kisruh yang disebutnya konflik internal Partai Demokrat itu.

"Jadi sekali lagi, tuduhan bahwa ini didalangi oleh Pak Moeldoko adalah tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar," tegasnya.

Rahmad menjelaskan, bahwa pengambilalihan Partai Demokrat tidak dimotori oleh Moeldoko.

Menurutnya Moeldoko hanya dipinang untuk menkhodai partainya menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat KLB.

Pemilihan Moeldoko, menurut Rahmad juga sudah melewati evaluasi oleh para senior partai itu.

"Moeldoko memang diajak, tapi kan nggak terlibat dari awal. Tuduhan selama inikan ini didalangi Pak Moeldoko," kata dia.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Merepons KLB Demokrat Sumut, Wakil Ketua Umum PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan keyakinannya bahwa negara akan hadir untuk meluruskan.

"Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ketua Fraksi Demokrat DPR RI itu, Selasa (9/3/2021).

KLB di Deli Serdang, menurut Ibas secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi. Tapi ia yakin, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

‘’Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,’’ katanya.