Charta Politika Sebut 62,1 Persen Masyarakat Nilai Kondisi Politik Nasional Cukup Baik

Liputan6.com, Jakarta - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru terkait evaluasi kebijakan, aktivitas masyarakat, dan peta politik, triwulan I 2021, Minggu (28/3/2021). Hasilnya sebanyak 65,3 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara masyarakat yang menyatakan tidak puas sebanyak 21,2 persen dan sebanyak 13,6 persen masyarakat tidak menjawab.

"Berada pada rentang 60-70 persen, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat tergolong sedang," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat merilis hasil survei.

Meski begitu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat pada triwulan I 2021 menunjukkan tren positif. Survei yang dilakukan pada Januari misalnya, 64 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.

"Angka kepuasan itu naik menjadi 64,6 persen pada bulan Februari dan 65,3 persen di bulan Maret," kata Yunarto.

Tak hanya mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, survei Charta Politika juga meneliti persepsi masyarakat terhadap kondisi politik nasional dan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Sebanyak 62,1 persen masyarakat menilai kondisi politik nasional saat ini tergolong cukup baik. Sementara itu, kondisi penegakan hukum saat ini tergolong kurang baik (56,5 persen), di bawah 60 persen. Angka ini berada di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kegiatan survei dilakukan melalui wawancara telefon dengan sampel 195.638 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia dalam rentang 2 tahun terakhir.

Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada periode 20-24 Maret 2021. Total survei sampel yang berhasil diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat pemilih.