HUT ke-67, GMNI Diminta Jokowi Kawal Perlawanan pada Radikalisme

Liputan6.com, Jakarta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) merayakan Dies Natalis 67 Tahun di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi sempat memberikan sambutan dan menyampaikanpesan kepada GMNI untuk tetap berdiri di depan melawan gerakan radikalisme, merawat kebinekaan dan toleransi.

"GMNI dikenal sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang konsisten menjaga Pancasila, merawat toleransi, dan merawat kebhinekaan, berdiri di depan melawan radikalisme demi tegaknya NKRI”, kata Presiden Joko Widodo dalam rekaman video yang ditayangkan dalam rangkaian acara Dies Natalis GMNI ke-67 Tahun di Hotel Mercure Cikini Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Jokowi juga menyatakan bahwa kehadiran GMNI sangat dibutuhkan ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. GMNI ujar Presiden Jokowi, menjadi bagian penting dari upaya bangsa Indonesia untuk keluar dan bangkit dari pandemi.

“Di masa pandemi seperti sekarang ini, kehadiran GMNI sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian dari upaya untuk keluar dan bangkit dari pandemi”, tambah Presiden Jokowi

Jokowi tak lupa menyapaikan selamat kepada GMNI di usia 67 tahun dan berpesan untuk terus menjadi pejuang-pemikir, pemikir-pejuang serta terus memperjuangkan cita-cita kita bersama yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.

“Saya ucapkan selamat kepada GMNI di usia 67 tahun. Terus menjadi pejuang-pemikir, pemikir-pejuang dan terus memperjuangkan cita-cita kita bersama yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan”, tutup Presiden Jokowi

Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyambut dengan rasa terimakasih atas ucapan dan pesan-pesan Presiden Joko Widodo di acara Dies Natalis ke-67 yang GMNI selenggarakan di Hotel Mercure Cikini Jakarta.

Arjuna berharap pemerintah untuk terus mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme. Menurut Arjuna, radikalisme adalah masalah universal bangsa Indonesia, yang berdampak pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara seperti meningkatnya intoleransi hingga aksi terorisme.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Pak Presiden atas pesan-pesan dan ucapannya. Tapi kami berharap pemerintah ikut berpertisipasi aktif dan mendukung gerakan mahasiswa yang konsisten melawan radikalisme. Karena radikalisme adalah masalah kita bersama, ia berdampak pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara”, tutur Arjuna.

Arjuna juga menyampaikan bahwa organisasinya (GMNI) konsisten mengawal kebijakan pemerintah seperti memberikan kritik terhadap kebijakan yang dirasa menyengsarakan kehidupan kaum Marhaen seperti impor beras hingga melakukan edukasi terkait vaksinasi dan pencegahan Covid-19 secara ilmiah. 

Hal ini dilakukan agar pemerintahan Joko Widodo tetap berada pada jalan berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.

"Kami juga terus konsisten melakukan kritik apabila dirasa kebijakan pemerintah berdampak buruk kepada kehidupan kaum Marhaen. Kami juga aktif melakukan edukasi terkait Covid-19 secara ilmiah. Semua ini dilakukan untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara”, ungkap Arjuna.

Sebagai informasi, dalam rangkaian acara Dies Natalis tersebut DPP GMNI memberikan penghargaan GMNI Intelectual Awards kepada sejumlah tokoh alumni GMNI yang memiliki track record intelektual, berkontribusi bagi gerakan, masyarakat, serta nusa dan bangsa.

Sejumlah tokoh tersebut yaitu Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, MH., tokoh Hukum Tata Negara, Dr. (HC) H. Muhammad Taufiq Kiemas, Ketua MPR-RI periode 2009–2014 yang juga penggagas 4 pilar kebangsaan, Prof. Dr. Cornelis Lay, MA, Pakar Ilmu Politik Indonesia yang juga Kepala Biro Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri di Kantor Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Tim Ahli dan Pakar Politik Tim Pemenangan dan Perumus Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Adapun diberikan penghargaan yang sama Ir. Bondan Gunawan Sastrosudarmo yakni mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Abdurrahman Wahid.