5 Hal Terkait Rencana Kemenhan Beli Alutsista Lewat Utang ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI lewat pinjaman utang ke luar negeri.

Rencana pembelian alutsista itu pun tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu, 29 Mei 2021.

Pihak Kemenhan pun angkat bicara. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan pihaknya berenana membeli alutsista TNI lewat pinjaman utang ke luar negeri yang mekanisme itu akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Dipastikan tidak akan membebankan keuangan negara. Sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon saat dikonfirmasi, Minggu, 30 Mei 2021.

Terkait berapa besaran jumlah utang ke luar negeri, Rodon menyebut itu merupakan rahasia negara.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1,750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon.

Berikut 5 hal terkait rencana Kemenhan beli alutsista lewat pinjaman utang ke luar negeri dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing.

Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu, 29 Mei 2021.

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, dana yang dibutuhkan untuk membeli alutsista mencapai USD 124.995.000.000.

Jika dirupiahkan, maka dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1.788 triliun dengan kurs 14.300 per dolar AS.

Rincian penggunaan dana tersebut adalah akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314. Pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000. Untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan alutsista Kemenhan dan TNI dalam rencana tersebut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Stretegis (Renstra) tahun 2020-2024.

Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan pihaknya berenana membeli alutsista TNI lewat pinjaman utang ke luar negeri.

Adapun, kata dia, mekanisme pembelian itu rencananya akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Dipastikan tidak akan membebankan keuangan negara. Sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," kata Rodon saat dikonfirmasi, Minggu, 30 Mei 2021.

Rodon mengatakan, pinjaman tersebut akan dicicil dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.

Menurut dia, ini menjadi langkah modernisasi alutsista yang memang harus dilakukan sebuah negara.

"Alutsista itu boleh tua tapi tidak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni. Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dalam jangka lama," ucap Rodon.

Rodon menegaskan, jumlah utang atau dana yang dibutuhkan untuk pembelian alutsista merupakan rahasia negara.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1,750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur dia.

Menurut Rodon, pinjaman uang ke luar negeri alias utang untuk pengadaan Alutsista tidak akan membebani keuangan negara.

Sebab, rencananya akan menggunakan sistem angsuran dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga kurang dari 1 persen.

"Akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," jelas Rodon.