7 Saran dan Tanggapan Epidemiolog hingga MPR Jelang Berakhirnya PPKM Level 3 dan 4

Liputan6.com, Jakarta - Masa berlaku penerapan PPKM Level 3 dan 4 berakhir hari ini, Senin (2/8/2021). Hingga siang ini, belum ada keputusan dari pemerintah apakah akan memperpanjang atau tidak.

Meski begitu, muncul beragam saran serta tanggapan dari berbagai kalangan jelang berakhirnya penerapan PPKM Level 3 dan 4.

Misalnya epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dia menyarankan pemerintah tak memperpanjang pemberlakuan PPKM Level 3 dan 4 apabila tak mampu memberikan dukungan finansial kepada masyarakat rawan.

"Ya sebetulnya kalau mau diteruskan pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah dan ini yang tau pemerintah ya, ada tidak resources-nya secara finansial untuk mendukung masyarakat rawan, insentif sosial ekonomi," ujar Dicky kepada Liputan6.com, Senin (2/8/2021).

Senada, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane juga menyarankan pemerintah menghentikan PPKM Level 3 dan 4.

Menurut dia, penanggungjawab penanganan pandemi Covid-19 ini tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan pemerintah Joko Widodo alias Jokowi.

Berikut deretan saran serta tanggapan dari berbagai kalangan jelang berakhirnya penerapan PPKM Level 3 dan 4 dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan pemerintah tak memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4, apabila tak mampu memberikan dukungan finansial kepada masyarakat rawan. Adapun kebijakan PPKM level 3 dan 4 akan berakhir pada hari ini, Senin (2/8/2021).

"Ya sebetulnya kalau mau diteruskan pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah dan ini yang tau pemerintah ya, ada tidak resources-nya secara finansial untuk mendukung masyarakat rawan, insentif sosial ekonomi," jelas Dicky kepada Liputan6.com, Senin (2/8/2021).

"Ini penting untuk keberhasilan (PPKM). Kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan karena memang sifatnya PPKM strategi penguatan, bukan strategi utama," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah dapat melalukan strategi lain apabila anggaran yang dimiliki saat ini tak cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa PPKM. Misalnya, dengan mengejar 3T (testing, tracing, dan treatment), protokol kesehatan, dan vaksinasi Covid-19.

"Jadi yang harus dilakukan, triasnya itu 3T, 5M dan vaksinasi yang harus dilakukan dan itu harus bener-bener komitmen tinggi, bukan hanya wacana," katanya.

Berdasarkan evaluasi, kata Dicky, kasus konfirmasi Covid-19 selama kebijakan PPKM berlangsung 3 sampai 30 Juli 2021 mengalami kenaikan. Pada 3 Juli, kasus konfirmasi Covid-19 berada di angka 85,07 persen per 1 juta.

"Sekarang terakhir datanya per 30 Juli itu 151,44 (persen). Itu kasus terinfeksi per 1 juta, itu kan berarti besar masih tinggi," ucap Dicky.

Sementara itu, angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 pada 3 Juli 2021 berada di 1,36 persen sedangkan per 30 Juli ada di 1,05 persen. Meski mengalami penurunan, Dicky menyebut angka ini tak selaras dengan positivity rate.

Angka kematian akibat virus Corona berada di angka 1,72 persen per 1 juta pada 3 Juli 2021. Namun, mengalami peningkatan menjadi 6,12 persen per 1 juta pada 30 Juli 2021.

"Case fatality rate dari 3,44 pada 3 Juli menjadi 3,5 persen pada 30 Juli" ujar dia.

Dicky menuturkan, tes Covid-19 mengalami penurunan dari 4,1 persen untuk menemukan satu kasus pada 3 Juli menjadi 3,8 persen pada 30 Juli 2021. Dia mengakui angka-angka tersebut menandakan bahwa pandemi Covid-19 belum terkendali baik.

Disisi lain, jumlah capaian vaksinasi Covid-19 meningkat dari sebelumnya di angka 5,1 persen yang telah menerima vaksin dua dosis menjadi 7,19 persen. Dicky menyampaikan kabar baik di tengah lonjakan kasus virus corona.

"Ini kabar baik di tengah indikator-indikator kunci masih tinggi termasuk angka kematian," pungkas Dicky.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane juga menyarankan pemerintah menghentikan PPKM Level 4.

Menurut dia, penanggungjawab penanganan pandemi Covid-19 ini tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan pemerintah Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau kita melihat target yang ditetapkan pemerintah terlihat semuanya tidak dapat tercapai dalam PPKM darurat maupun PPKM Level 3 dan 4," ujar Masdalina.

Dalam PPKM Darurat, pemerintah menargetkan testing terhadap 400 ribu hingga 500 ribu orang. Sementara untuk tracing, pemerintah menargetkan setidaknya 15 kontak erat perkasus.

Untuk penambahan kasus positif, pemerintah menargetkan di bawah angka 10 ribu dengan target keterisian tempat tidur di bawah 65 persen. Target vaksinasi sebanyak 1 juta orang perhari, dan target penurunan mobilitas 30 persen.

Lantaran target dalam PPKM Darurat itu tak tercapai oleh penanggungjawab pengendalian Covid-19, Masdalina menyarankan PPKM Level 4 ini dihentikan.

"Jadi sebaiknya dihentikan saja dan kembali pada basic control. Tracing adalah basic control dalam pengendalian, tapi harus sesuai dengan teknik dan filosofis tracing," kata dia.

Masdalina menyarankan agar Presiden Jokowi meminta pertanggungjawaban kepada para penanggungjawab pengendalian Covid-19.

Hal tersebut harus dilakukan Jokowi agar tak terus menerus mendapat tekanan dari berbagai pihak.

"Presiden harus meminta pertanggung jawaban PIC (Person in Charge) dalam pencapaian target-target tersebut. Jika tidak memiliki kapasitas tentu harus dievaluasi agar presiden tidak terus menerus ditekan berbahai pihak," tegas dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyatakan, konsekuensi perpanjangan PPKM sudah pasti akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Mengingat hal tersebut tidak bisa dihindarkan.

"Tinggal bagaimana pemerintah mengurangi dampak negatif tersebut. Salah satunya meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan. Baik bantuan sosial maupun bantuan kepada dunia usaha," kata Piter saat dihubungi merdeka.com, Minggu 1 Agustus 2021.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan jika ekonomi belum bisa berjalan optimal akibat ada kebijakan PPMM.

Pergerakan masyarakat masih terbatas karena adanya hambatan mobilitas. Sementara, kelas menengah ke bawah tekanan ekonominya makin dalam.

"Andaikan mal dibuka pun belum tentu kembali ke posisi awal Mei -Juni sebelum adanya PPKM Darurat," imbuh dia.

Oleh karenanya, satu-satunya jalan bida dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan menaikkan lagi anggaran bansos.

Sebab, pemerintah masih punya Silpa anggaran Rp136 triliun yang bisa cepat direalokasi ke belanja perlindungan sosial.

Sehingga keluarga penerima manfaat minimum harus mendapat Rp1-1,5 juta per bulan sampai September. Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) memasukkan pekerja informal yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, BSU minimum disalurkan Rp5 juta selama 3 bulan. Ini untuk cegah perusahaan besar maupun usaha informal yang cashflow-nya berdarah agar tidak PHK sepihak selama perpanjangan PPKM.

Pengusaha berharap pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Kebijakan PPKM level 3 dan 4 sejatinya akan berakhir pada Senin, 2 Agustus 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani meminta sebaiknya pemerintah fokus pada penerapan protokol kesehatan, tanpa memperpanjang PPKM level.

"Agar dunia usaha bisa bertahan hidup dan bisa bergerak," kata Ajib saat dihubungi Merdeka.com.

Selain memastikan penegakan protokol kesehatan, pemerintah juga diingatkan harus fokus dalam memberikan vaksinasi ke masyarakat.

Pemerintah harus mengoptimalkan semua infrastruktur dan menggandeng semua stakeholder termasuk, termasuk pengusaha agar program vaksinasi berjalan.

BPP Hipmi salah satunya juga akan mendorong program vaksinasi pada tanggal 5-7 Agustus 2021. Pengusaha juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 21 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Ini adalah bagian upaya nyata dunia usaha mendukung pertepatan vaksinasi," tandasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa penerapan PPKM merupakan bentuk proteksi pemerintah untuk masyarakat dari ancaman penyebaran virus Corona.

Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa penerapan PPKM merupakan upaya untuk memproteksi masyarakat agar dapat meminimalisasi risiko terpapar Covid-19.

"PPKM itu strategi kita untuk mengendalikan. Itu cara memproteksi, seperti disiplin prokes, pakai masker, menjaga jarak, dan mengontrol mobilitas," kata Ganip.

Ganip menjelaskan, salah satu konsep utama dalam pelaksanaan PPKM adalah dengan membatasi, atau mengurangi mobilitas masyarakat, untuk meminimalisasi adanya risiko penyebaran virus Corona.

Menurutnya, selain penerapan masa PPKM tersebut, salah satu kunci utama yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko terpapar virus Corona adalah dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

"Hidup dengan disiplin. Jadi jangan tanya PPKM diperpanjang atau tidak, itu bagian dari mengendalikan laju penularan agar tidak semakin melebar, supaya kita bisa memutus rantai Covid-19," ujarnya seperti dikutip Antara.

Menurutnya, jika pelaksanaan PPKM berjalan dengan baik, dan masyarakat mematuhi seluruh aturan selama masa pembatasan tersebut, diharapkan mampu meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia.

"Jadi jangan alergi dengan PPKM. Karena, jka hulu terkendali, penyebaran virus, saya yakin bisa dikendalikan," terang Ganip.

Ganip menambahkan, selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memberikan proteksi kepada masyarakat dengan pelaksanaan vaksinasi. Diharapkan, dengan adanya vaksinasi untuk masyarakat tersebut, bisa menciptakan kekebalan kelompok dari virus Corona.

"Kita juga memproteksi dengan cara divaksin. Risiko kematian kecil saat terpapar Covid-19. Bukan tidak ada (risiko kematian), tapi kecil," tutup Ganip.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah membahas soal nasib perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dan 3 di sejumlah wilayah. Adapun PPKM level 3-4 akan berakhir pada Senin (2/8/2021) hari ini.

"Ya kita sudah bahas (PPKM diperpanjang atau tidak)," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi.

Dia tak menjelaskan apakah pemerintah memutuskam PPKM level 4 dan 3 kembali diperpanjang atau tidak.

Budi menyebut keputusan tersebut nantinya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi atau Menteri Koordinator yang ditunjuk.

"Cuma kami ini ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada sesi khusus bisa oleh Bapak Presiden bisa juga bapak presiden menugaskan ke Pak Menko untuk menyampaikan keputusan beliau," jelas Budi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid berpandangan, apabila PPKM Level 4 dilanjutkan terus menerus maka dapat menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak efektif dilaksanakan di lapangan.

"Perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulis diterima, Senin (2/8/2021).

Karenanya, dia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan atau penghentian PPKM Covid-19.

Menurut dia, apabila PPKM kembali dilanjutkan, pemerintah harus bertanggung jawab dalam membantu pemberian bantuan sosial secara lebih menyeluruh kepada masyarakat kecil dan insentif kepada pelaku usaha.

"Memang serba sulit. Saya berharap pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, seksama dan terukur," harap dia.

Gus Jazil juga mengingatkan, jika Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali diperpanjang, kelesuan ekonomi akan semakin menjadi-jadi.

"Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tandas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.